66 Negara Desak Afghanistan Jamin Keamanan Warga yang Kabur

Sebanyak 66 negara mendesak semua pihak di Afghanistan untuk menjaga keamanan semua orang yang ingin meninggalkan negara itu menyusul situasi keamanan tak menentu usai Taliban menduduki Istana Kepresidenan.

"Warga Afghanistan dan internasional yang ingin pergi harus diizinkan. Jalan, bandara, dan penyeberangan perbatasan harus tetap dibuka dan ketenangan harus dijaga," demikian pernyataan bersama 66 negara tersebut, seperti dilansir CNN, Minggu (16/8).

"Mereka yang memegang kekuasaan dan otoritas di seluruh Afghanistan memikul tanggung jawab dan akuntabilitas untuk perlindungan kehidupan dan harta benda manusia, dan untuk pemulihan segera keamanan dan ketertiban sipil."

Negara yang ikut serta dalam seruan itu di antaranya Australia, Austria, Bahama, Belgia, Burkina Faso, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Pantai Gading, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, El Salvador, Estonia, hingga Perwakilan Tinggi Uni Eropa.

Lihat Juga : Taliban Kuasai Afghanistan, Kemlu Simulasi Evakuasi WNI

Ada pula Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Liberia, Lichtenstein, Lithuania, Luksemburg, dan Malta.

Negara lainnya terdiri dari Kepulauan Marshall, Mauritania, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Niger, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Korea, Republik Siprus, Rumania, Sierra Leone, Slovakia , Slovenia, Spanyol, Suriname, Swedia, Togo, Tonga, Uganda, Inggris Raya, Ukraina, dan Yaman.

Desakan ini diserukan setelah Taliban berhasil menduduki Kabul dan Istana Kepresidenan kemarin, Minggu (16/8). Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, pun dilaporkan kabur ke Tajikistan demi menghindari pertumpahan darah.

Lihat Juga : Taliban Mulai Bicara Struktur Pemerintahan Baru Afghanistan

Ghani menyatakan bahwa saat ini, Taliban sudah memenangi seluruh pertempuran dari segi senjata. Ia menyatakan bahwa Taliban kini bertanggung jawab untuk melindungi kehormatan, kemakmuran, dan harga diri rakyat Afghanistan.

Sementara itu, rakyat di Afghanistan khawatir Taliban memimpin dengan cara yang sama seperti tahun 1996-2001. Saat itu, di bawah pimpinan kelompok tersebut, seluruh perempuan tak boleh mendapat pendidikan dan dilarang bekerja.

Masyarakat juga terkekang dan tak boleh melakukan sejumlah aktivitas, seperti main musik atau menonton televisi non-keagamaan.

Taliban secara agresif juga menekan warga, mulai dari merampok rumah hingga mengambil paksa gadis dan janda. Tindakan Taliban terhadap warga, terutama perempuan, menjadi sorotan internasional.

[Gambas:Video CNN]

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengaku sangat terganggu dengan laporan perlakukan buruk di wilayah yang telah dikuasai Taliban.

Namun, kini Taliban mengaku ingin membentuk pemerintahan terbuka usai berhasil merebut Kabul dari pemerintah Afghanistan.

"Saya berpikir tentang pemerintah inklusif di Afghanistan, ini adalah tuntutan dan keinginan serta keamanan seluruh penduduk Afghanistan," ujar juru bicara Taliban, Sohail Shaheen, dikutip Associated Press, Senin (16/8).