Direktur Pusat Studi Kelompok Bersenjata, Institut Pengembangan Luar Negeri di Oslo, Ashley Jackson mengatakan orang lain yang ditunjuk untuk bergabung dalam pemerintah tampaknya sebagian besar pemimpin militer Taliban dari provinsi selatan Helmand dan Kandahar.
"Mereka adalah nama yang familier," kata Ashley Jackson.
"Mereka (Taliban) tidak benar-benar menunjukkan banyak keragaman atau menunjukkan keinginan untuk pemerintahan sipil," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Gul Agha akan menjadi salah satu orang yang menjadi target sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia adalah teman masa kecil mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar, demikian pernyataan PBB.
"Pada suatu waktu, tidak ada yang diizinkan untuk bertemu Mullah Omar kecuali disetujui olehnya," kata catatan PBB.
Jackson mengatakan penunjukan itu masuk akal, karena Gul Agha akan melangkah ke peran paralel yang berperan saat Taliban melawan pemberontakan, hanya di pemerintahan.
Sementara Zakir adalah komandan medan perang veteran Taliban dan juga rekan dekat Omar.
Menurut laporan media, aa ditangkap saat pasukan pimpinan AS berada di Afghanistan 2001 lalu. Zakir kemudian dijebloskan di penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba hingga 2007.
Dia dibebaskan dan diserahkan kepada pemerintah Afghanistan.
Adapun Sadr, yang ditunjuk menjadi menteri dalam negeri, diyakini sebagai sosok yang kuat dan tepercaya di dalam Taliban.
Pekan lalu, Taliban juga menunjuk Haji Mohammad Idris sebagai penjabat kepala bank sentral.
Seorang pejabat senior Taliban mengatakan, Idris memiliki pengalaman panjang menangani masalah keuangan dengan pemimpin gerakan sebelumnya, Mullah Akhtar Mansour, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak pada 2016.
Taliban juga sudah memerintahkan pejabat tingkat menengah di kementerian keuangan dan bank sentral untuk kembali bekerja.
"Sudah waktunya bagi orang untuk bekerja untuk negara mereka," kata Juru Bicara Zahibullah Mujahid, Selasa (24/8) lalu.
Taliban masih berusaha menyusun struktur pemerintahan yang baru. Nama-nama yang muncul belum secara resmi diumumkan kelompok tersebut.
Kelompok ini mengklaim akan membangun pemerintahan yang inklusif dan moderat. Namun banyak pihak yang skeptis akan pernyataanya, tak terkecuali penduduk lokal Afghanistan.
(isa/bac)