Taliban Akan Hapus Kurikulum Tak Sesuai Syariat Islam

Pemerintahan interim Afghanistan di bawah Taliban mengumumkan akan menghapus mata pelajaran dari kurikulum di sejumlah universitas negara itu yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

"Setiap mata pelajaran yang bertentangan dengan Syariat Islam akan dihapus," kata Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan era Taliban, Abdul Baqi Haqqani, dilansir Sputnik News dari Tolo News, Senin (13/9).

Kementerian Pendidikan Tinggi juga menyatakan, siswa dengan jenis kelamin yang berbeda tak diizinkan untuk belajar bersama.

Pernyataan itu muncul usai universitas swasta dan lembaga pendidikan tinggi lainnya membuka kembali kegiatan belajar mengajar sekitar seminggu lalu. Saat kegiatan belajar berlangsung, siswa maupun mahasiswa yang berbeda jenis kelamin dipisah dengan tirai.

Lihat Juga : Wakil Syiah Minta Masuk dalam Pemerintahan Afghanistan

Kondisi pendidikan di Afghanistan saat ini membuat sejumlah mahasiswa prihatin hingga memutuskan membolos.

"Pengajar dan siswa tidak hadir. Sejumlah kecil siswa datang ke universitas. Kami khawatir tentang masa depan kami," keluh salah satu mahasiswa, Abdul Rahim, kepada TOLO News.

Siswa lainnya, Farshid, juga berkata, "Tidak ada minat (dengan pendidikan). Baik siswa maupun guru tidak datang."

Meski demikian, Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan berjanji akan meluncurkan program khusus yang memungkinkan siswa belajar di luar negeri di masa depan.

Sebelumnya, pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada, memang mengatakan bahwa nantinya, semua masalah pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan diatur berdasarkan syariat Islam, yang dinilai suci.

[Gambas:Video CNN]

Nyaris genap satu bulan Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, banyak pihak yang khawatir akan sistem pemerintahan di negara itu dan nasib warga sipil.

Meski Taliban mengklaim akan membentuk pemerintahan inklusif dan moderat, kenyataan di lapangan menunjukkan pembatasan-pembatasan di berbagai sektor.

Di tingkat pemerintah, Taliban dianggap terkesan enggan menerima perempuan untuk terlibat dalam mengelola urusan negara itu.