PBB: Taliban Langgar Janji soal Perempuan dan Inklusif

Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (HAM PBB), Michelle Bachelet, mengatakan bahwa Taliban melanggar janji-janjinya mengenai hak-hak perempuan dan pemerintahan inklusif di Afghanistan.

"Bertentangan dengan jaminan bahwa Taliban akan menegakkan hak-hak perempuan, selama tiga pekan terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik," kata Bachelet di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, dikutip Reuters, Senin (13/9).

Bachelet juga menyatakan kekecewaannya atas komposisi pemerintah Taliban yang tak melibatkan perempuan dan didominasi oleh etnis Pashtun.

"(Saya) kecewa dengan kekurangan inklusi dari apa yang disebut kabinet sementara, yang tak mencakup perempuan dan sedikit non-Pashtun," ucap Bachelet sebagaimana dilansir AFP.

Lihat Juga : Wakil Syiah Minta Masuk dalam Pemerintahan Afghanistan

Ia menegaskan, Afghanistan masuk dalam fase baru dan berbahaya sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus lalu. Kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan jurnalis juga meningkat.

Beberapa demonstran bahkan dilaporkan tewas usai Taliban melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Pengunjuk yang lain juga banyak yang mengaku dipukuli oleh kelompok itu.

Janji lain yang dilanggar Taliban, kata Bachelet, yaitu soal pemberian amnesti kepada mantan pegawai negeri dan petugas keamanan di era pemerintahan Ashraf Ghani. Ia menyoroti penggeledahan dari rumah ke rumah terhadap mantan pejabat di era sebelumnya.

PBB mengaku telah menerima banyak laporan soal pencarian terhadap mereka yang pernah bekerja dengan perusahaan dan pasukan keamanan Amerika Serikat. Beberapa staf juga melaporkan peningkatan serangan dan ancaman.

Ia juga mengaku menerima laporan mengenai dugaan pembunuhan belasan mantan anggota militer Afghanistan.

Bachelet lantas menyerukan mekanisme untuk memantau hak-hak di Afghanistan.

"Saya ulangi seruan saya kepada Dewan ini untuk mengambil tindakan berani dan kuat, sepadan dengan kegawatan krisis ini," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia sedang terus menyoroti Taliban, terutama karena mereka berjanji bakal membangun pemerintahan yang inklusif dan moderat saat mengambil alih kekuasaan pertengahan Agustus lalu.

Mereka juga berjanji akan menjunjung hak-hak perempuan. Pemerintahan kala ini, kata Taliban, akan berbeda dengan era 1996-2001, yang dinilai otoriter dan ultrakonservatif.

Belum genap sebulan memimpin, Taliban sudah menunjukkan pembatasan terhadap ruang gerak perempuan. Mereka juga tak mau perwakilan perempuan menduduki posisi menteri karena menurut mereka tak sesuai syariat Islam.