5 Negara dengan Kepala Pemerintah Perempuan

3. Taiwan

Tsai Ing Wen menjabat sebagai Presiden Taiwan hingga kini. Mengutip Forbes, perempuan kelahiran 1956 ini adalah pemimpin perempuan pertama di Taiwan. Kepemimpinan Tsai mulai dilirik global ketika ia melembagakan program pelacakan dan penelusuran yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19.

Saat ini, ambisi Tsai ialah membuat Taiwan menjadi negara yang tak tergantikan dengan merangsang ekonomi di bidang biotek, pertahanan, dan energi hijau. Tsai juga dikenal dengan gaya kepemimpinan profesional, dinamis, tangguh, dan pekerja keras.

4. Selandia Baru

Saat ini Selandia Baru dipimpin oleh Jacinda Ardern. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, ia pernah menjadi staf mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark.

Mengutip CNN, perempuan kelahiran 1980 ini dikenal akan kebijakan tegasnya dalam menangani Covid-19.

Lihat Juga : Selandia Baru Larang Kapal Nuklir Australia Masuk Wilayahnya

Pada Agustus ini, Ardern bahkan menutup seluruh negara ketika ada satu kasus positif Covid-19 terdeteksi. Kebijakan lockdown ini diterapkan selama tiga hari. Namun, penerapan lockdown di berbagai wilayah berbeda.

Lockdown di Auckland dan Coromandel akan berlaku selama tujuh hari, mengingat pasien Covid-19 yang terdeteksi sempat menghabiskan waktu di kedua daerah tersebut.

"Hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk keluar dari masalah ini secepat mungkin adalah menerapkan kebijakan yang keras. Kami memutuskan lebih baik menerapkan aturan langsung ketat, baru dilonggarkan, daripada virus keburu menyebar dengan cepat," tutur Ardern.

5. Finlandia

Finlandia kini juga dipimpin oleh perdana menteri perempuan. Sanna Marin namanya, Perdana Menteri Finlandia termuda yang dilantik di umur 34 tahun.

Sebagaimana dilansir New York Times, Marin mulai populer ketika ia menjabat sebagai kepala Dewan Kota Tampere dari 2013 hingga 2017. Kepopuleran ini berasal dari hangatnya video Youtube yang berisi debatnya yang kontroversial.

"Dia sangat terpusat pada kebijakan dan masalah, jadi dia ingin berbicara tentang kebijakan, bukan menarik perhatian pada dirinya sendiri," ujar Profesor Studi Gender di Universitas Tampere, Finlandia, Johanna Kantola.

Lihat Juga : Pengamat: Taliban Paksa Perempuan Orang Tua Tunggal Menikah

Marin pernah menjadi anggota parlemen di 2015. Pada 2019, ia terpilih menjadi Menteri Transportasi dan Komunikasi Finlandia. Marin juga fokus pada pemerintahan yang menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan warga Finlandia.

"Bagi saya, hak asasi manusia dan kesetaraan orang tidak pernah menjadi pertanyaan opini, tetapi dasar dari konsepsi moral saya," kata Maris dalam sebuah pernyataan di situs webnya.

"Saya bergabung dengan politik karena saya ingin mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat warganya dan hak-hak mereka."