Mengenal Vanuatu yang Kerap Kritik RI soal Papua

Vanuatu kerap mengkritik Indonesia soal Papua. Negara tersebut masuk ke dalam rumpun Pasifik yang tak memiliki banyak penduduk.

Hingga 2020 ini berdasarkan laporan Worldbank, populasi di negara ini hanya mencapai 307.150 penduduk. Jumlah itu bahkan tak lebih banyak dari penduduk Kota Jayapura yang populasinya mencapai 314.000 hingga 2020 berdasarkan catatan dari PopulationStats.

Lihat Juga : Jet Tempur Rusia Halau Pesawat Bomber AS

Tak hanya penduduknya yang sedikit, wilayah Vanuatu juga cukup kecil. Vanuatu memiliki luas daratan sebesar Pulau Maluku, yakni seluas 12 kilometer persegi.

Meski negara kecil, Vanuatu terus mengkritik Indonesia dengan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua.

Dalam sidang PBB tahun ini, Vanuatu kembali mengkritik Indonesia.

Lihat Juga : Kasus Covid-19 di China Naik Lagi

"Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia, masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM," kata Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur, dalam pidatonya di Sidang PBB, Minggu (26/9/2021), dikutip CNBC.

Tentu bukan sekali Vanuatu 'menyentil' RI terkait Papua. Negara ini hampir selalu menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua dalam sidang umum PBB tiap tahunnya.

Kritikan tersebut kemudian dibalas oleh Pihak Kementerian Luar Negeri RI yang diwakili doplomat muda RI, Sindy Nur Fitri.

"Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah hak asasi manusia," ungkap Sindy saat membacakan pernyataannya dan diunggah dalam akun YouTube MoFa, Minggu (26/9).

Lihat Juga : Pemilu Jerman: SPD Unggul atas Partai Pendukung Merkel

Padahal, kata dia, hak asasi manusia yang terus digaungkan Vanuatu terkait Papua ini dipelintir. Vanuatu seolah menutup mata atas tindakan teror yang malah dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang jelas-jelas melanggar HAM.

"Vanuatu sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh perawat, petugas kesehatan, guru, pekerja bangunan, dan aparat penegak hukum," kata dia.

Apa latar belakang Vanuatu dukung kemerdekaan Papua, baca di halaman berikutnya...

Apa yang melatarbelakangi Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua?

Usai bebas dari jajahan Perancis dan Inggris pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye, menyatakan kemerdekaan negaranya itu belum sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia, termasuk Papua Barat, terbebas dari kolonialisme.

Lihat Juga : Bentrok Pasukan Yaman dan Pemberontak, Lebih dari 140 Tewas

Pernyataan Hadye itu dinilai menjadi awal mula dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua.

Pada 2010, parlemen Vanuatu bahkan sampai mengadopsi Rancangan Undang-Undang Wantok Blong Yumi atau UU yang menegaskan pengakuan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Lewat UU tersebut, Vanuatu memberikan status observer bagi Papua Barat dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).