Malaysia Ancam Bertemu Pemerintah Tandingan Junta Myanmar

Pemerintah Malaysia mengancam junta militer Myanmar dengan menyampaikan pihaknya tengah mempertimbangkan pertemuan dengan pemerintah bayangan Myanmar.

Pertimbangan ini dilakukan mengingat sikap junta militer yang terus tak kooperatif dengan pihak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menyelesaikan konflik di negara itu.

Lihat Juga : Ganja Jadi Andalan Taliban di Afghanistan Selain Opium

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan negara itu tengah mempertimbangkan pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang mana adalah pemerintah tandingan junta.

Informasi ini disampaikannya kepada majelis rendah Parlemen Malaysia pada Rabu (6/10), dilansir The Irrawady.

"Di masa lalu, Malaysia adalah negara pertama yang memfasilitasi keterlibatan konstruktif bahkan sebelum Myanmar menjadi anggota ASEAN," ujar Abdullah dalam Bernama.

Lihat Juga : Penjual Opium di Afghanistan: Haram Tapi Kami Tak Ada Pilihan

Pada Senin (4/10), Abdullah juga mengancam tak akan mengundang pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN selanjutnya bila negara itu terus tak bekerja sama dengan utusan ASEAN untuk menyelesaikan konflik negara itu.

"Di rapat Menlu ASEAN hari ini, saya menyatakan kekecewaan saya karena otoritas Myanmar tak bekerja sama dengan utusan khusus ketua ASEAN untuk Myanmar," tulis Saifuddin dalam salah satu tweet-nya.

Ia kemudian menuliskan, "Jika tidak ada perkembangan, akan sulit mengundang SAC [Kepala Dewan Pemerintahan Negara Myanmar, Min Aung Hlaing] ke KTT ASEAN (66-28 Oktober)."

Kabarnya, rezim junta Myanmar menolak kunjungan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof, yang berusaha menemui semua pemangku kepentingan dalam krisis negara itu, salah satunya Aung San Suu Kyi.

Lihat Juga : 4 Kartel Narkoba Dunia yang Diklaim Terhubung ke Taliban

Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, ditunjuk sebagai utusan ASEAN pada Agustus.

Sejak itu, Yusof hanya ditawari untuk bertemu dengan mantan Wakil Presiden Henry Van Thio dan mantan Ketua Majelis Rendah T Khun Myat, kata sumber Irrawaddy di Myanmar.

Myanmar kini terancam menjadi negara gagal, mengingat rezim militer yang tak dapat mengendalikan kekacauan di berbagai daerah akibat meningkatnya perlawanan sipil.