Pemimpin Junta Myanmar Resmi Tak Diundang ke KTT ASEAN

ASEAN secara resmi menyatakan tak akan mengundang pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) yang akan digelar pada 26-28 Oktober mendatang.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (16/10), ASEAN menyatakan bahwa mereka hanya akan "mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar" ke KTT tersebut.

Reuters melaporkan bahwa Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN saat ini menetapkan keputusan tersebut pada hari ini, Sabtu (16/10).

Brunei menyatakan bahwa mereka mengambil keputusan itu karena ASEAN tak mencapai konsensus dalam rapat yang digelar sehari sebelumnya, Jumat (15/10).

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa setelah rapat tersebut, ASEAN memutuskan tak mengundang Min Aung Hlaing karena Myanmar tidak menunjukkan komitmen menjalankan lima konsensus yang disepakati dalam KTT sebelumnya di Jakarta.

Poin konsensus itu mencakup kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, dan ASEAN akan memfasilitasi mediasi.

Selain itu, konsensus itu juga menyebut ASEAN harus diberikan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui AHA Center. Di samping itu, ASEAN juga bakal mengirimkan utusan khususnya ke Myanmar.

Namun, menurut mayoritas anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Myanmar tak menunjukkan progres pemenuhan kelima poin konsensus itu.

ASEAN mulai bergerak menekan Myanmar setelah kudeta militer pecah di negara itu pada 1 Februari lalu. Sejak saat itu, Myanmar masuk ke dalam jurang konflik.

Rakyat terus menggelar protes yang kerap dilawan dengan kekerasan oleh aparat junta Myanmar. Sejumlah milisi bersenjata juga mulai angkat senjata mendukung gerakan rakyat. Perang berdarah di berbagai daerah Myanmar pun tak terhindarkan.

Berdasarkan data kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), setidaknya 1.178 nyawa melayang dan 9.014 orang lainnya ditahan junta militer sejak kudeta pecah.