Biden-Jokowi Desak Junta Myanmar Bebaskan Tahanan Politik

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan politik, Senin (1/11).

Keduanya bertemu di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang perubahan iklim (COP26) yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Lihat Juga : Pemimpin Panjshir Cari Dukungan Lawan Taliban ke Negara Lain

"(Mereka) mengungkapkan keprihatinannya mengenai kudeta di Myanmar dan sepakat militer Myanmar harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik, dan memulihkan demokrasi dengan cepat," demikian menurut pernyataan resmi Gedung Putih dikutip Reuters.

Dalam pertemuan itu, Biden juga menyampaikan dukungannya soal posisi ASEAN mengenai isu Myanmar. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap Indonesia yang akan menjadi ketua G20.

"Mendukung kepemimpinan di kawasan Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan mendukung tatanan hukum internasional," lanjut pernyataan itu.

Lihat Juga : Keluarga Afghanistan Jual Anak 9 Tahun Jadi Pengantin karena Krisis

Jokowi dan Biden juga menekankan pentingnya "kebebasan laut" di kawasan Indo-Pasifik. Frasa kebebasan laut kerap digunakan AS untuk mengkritik China yang terus meningkatkan kekuatannya di wilayah itu.

Selain membahas kondisi di Myanmar, mereka juga membicarakan sejumlah hal. Mulai dari kesehatan hingga perubahan iklim.

Para pemimpin negara itu juga membahas soal kerja sama kedua negara. Pertama, Indonesia tertarik menjadi bagian dari rantai pasok global di bidang kesehatan melalui pembangunan industri kesehatan Indonesia. Jokowi pun berterima kasih atas bantuan vaksin Covid-19 AS.

Kedua, prioritas memperkuat kerja sama ekonomi, terutama dalam pengembangan ekonomi hijau. Ketiga terkait perubahan iklim, dimana Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon. Jokowi juga berjanji akan merestorasi 600 ribu hektare hutan bakau.

Terakhir, Jokowi dan Biden membahas presidensi Group 20 (G20) yang akan diemban Indonesia.

Myanmar dalam situasi kacau sejak militer menggulingkan pemerintah yang sah pada 1 Februari lalu.

Lihat Juga : Bertemu Joe Biden, Jokowi Janji Restorasi 600 Ribu ha Hutan Bakau

Mereka kemudian menangkap presiden Myanmar, petinggi lain termasuk penasihat negara sekaligus Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung Saan Suu Kyi.

Tak hanya pejabat pemerintah sipil, militer juga menangkap bahkan membunuh siapa saja yang menentang mereka.

Sejauh ini, menurut laporan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) total yang ditangkap mencapai 9.592 dan yang meninggal sebanyak 1.229 jiwa.