Menlu AS Khawatir Kerusuhan di Kazakhstan

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Jumat (7/1), Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan keadaan darurat yang terjadi di Kazakhstan.

AS mempertanyakan tindakan permintaan bantuan kepada aliansi militer yang dipimpin Rusia, katanya lagi.

"Saya melihat otoritas dan pemerintah Kazakhstan tentu memiliki kapasitas untuk menangani protes dengan baik, melakukannya dengan cara yang menghargai hak protestan sembari tetap menjaga hukum dan ketertiban. Jadi masih belum jelas mengapa mereka merasa membutuhkan bantuan dari luar. Kami berusaha mempelajari lebih lanjut akan hal itu," kata Blinken.

Sebelumnya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev meminta bantuan kepada Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). CSTO merupakan aliansi militer yang dipimpin Rusia.

CSTO kemudian memutuskan mengirimkan pasukan perdamaian mereka ke Kazakhstan, Kamis (6/1). Pasukan terjun payung Moscow pun dikerahkan sebagai bagian dari pasukan perdamaian yang dijanjikan CSTO.

Rencananya, ada 2.500 prajurit yang akan dikirimkan ke Kazakhstan untuk berada di sana selama beberapa pekan.

Di sisi lain, sekretariat CSTO mengungkapkan tugas utama pasukan perdamaian ialah untuk melindungi fasilitas negara dan militer, pun juga membantu kepolisian Kazakhstan.

Mengutip Reuters, pasukan perdamaian ini juga memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata di Kazakhstan jika mereka diserang oleh pendemo. Walaupun demikian, kemunculan militer negara asing ini menuai kontra dari demonstran Kazakhstan.

"Kami tidak mendukung keberadaan militer asing di negara kami," kata salah satu warga Kazakhstan, Sabyr.

Sabyr dan beberapa orang sempat berkumpul di luar Kedutaan Besar Kazakhstan di London pada Rabu (5/1).

Sabyr membawa spanduk bertuliskan "Shal Ket" yang berarti "Orang Tua Keluar," kata yang digunakan untuk menggambarkan Nursultan Nazarbayev, pemimpin tertinggi Kazakhstan sejak zaman Uni Soviet.

Beberapa orang lainnya membawa spanduk bertuliskan "Jangan Tembak" dan "Kami bersamamu".

"Protes ini dilakukan untuk melawan tirani, tirani dari kediktatoran yang tak berubah selama lebih dari 30 tahun. Masyarakat Kazakhstan berusaha mendapatkan kebebasan mereka," tutur Sabyr lagi.

Seperti diketahui, Kazakhstan memang tengah mengalami konflik yang dimulai dari kenaikan harga LPG. Namun, kemarahan masyarakat merebak tak hanya sebatas dari kenaikan bahan itu.

Ketidakpuasan akan pemerintah yang otoriter, perilaku elite politik yang korup, dan kesenjangan sosial-ekonomi menjadi minyak yang memperparah api kerusuhan di negara itu.