Diplomasi 2022, Indonesia Terus Perjuangkan Pemulihan dan Perdamaian

Diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2022 akan terus dikerahkan untuk memperjuangkan pemulihan dari pandemi, perdamaian, dan kemanusiaan.

Demikian disampaikan oleh Menlu RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2022, Kamis (6/1).

Terkait pemulihan kesehatan, diplomasi akan berkontribusi membangun ketahanan kesehatan nasional jangka panjang melalui penguatan infrastruktur kesehatan nasional dan industri kesehatan.

"Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku obat," kata Retno.

Indonesia juga akan mendorong pembentukan mekanisme pendanaan kesehatan bagi negara berkembang dan penyusunan Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemi.

"Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut," kata Retno.

Terkait pemulihan ekonomi, diplomasi ekonomi Indonesia akan terus diperkuat, antara lain melalui perluasan akses produk industri strategis nasional, peningkatan kemitraan SWF Indonesia dengan investor di luar negeri, dan percepatan penyelesaian berbagai perundingan CEPA dengan UAE, Uni Eropa, Turki, dan Chile.

Dalam isu perdamaian dan kemanusiaan, Indonesia akan terus berkontribusi mengatasi situasi di Afghanistan dengan fokus pendidikan/pemberdayaan perempuan Afghanistan, termasuk dengan memberikan beassiwa.

Indonesia juga akan mengirimkan 1.148 personel yang terdiri dari 950 personel satgas militer dan 198 personel satgas polisi, serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi pesonel PKO, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project (TPP).

Pelindungan WNI juga terus menjadi prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2022. Sistem pelindungan WNI akan ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan SDM, percepatan digitalisasi, dan pengembangan kerangka hukum dan kerja sama internasional.

Guna memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia, diplomasi akan terus bekerja untuk mempercepat penyelesaian perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga.

"Di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus ditingkatkan," ujar Retno.

Untuk batas darat, perundingan yang dilakukan adalah dengan Malaysia dan Timor Leste. Adapun untuk batas maritim, perundinganya adalah dengan Malaysia, Palau, Filipina, dan Vietnam.

Retno menegaskan bahwa perundingan batas maritim harus didasarkan pada UNCLOS 1982. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional.

"Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia, bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982," tegasnya.