Setahun Kudeta Militer, ASEAN Tunjuk Perwakilan Baru Misi Myanmar

Perserikatan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menunjuk utusan khusus baru untuk membantu menyelesaikan masalah krisis politik yang terjadi di Myanmar. Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, ditunjuk menjadi utusan tersebut.

"Negara-negara Anggota ASEAN menyambut baik penunjukan Yang Mulia Prak Sokhonn sebagai Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar; dan menyerukan otoritas Myanmar untuk memfasilitasi misi Utusan Khusus Ketua ASEAN, dimulai dengan kunjungan pertama ke Myanmar secepatnya untuk bertemu dengan seluruh pihak yang terlibat," demikian pernyataan Ketua ASEAN yang dirilis pada Rabu (2/2).

Lihat Juga : Australia Klaim Temukan Bangkai Kapal Kapten James Cook, AS Protes

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali mendesak junta Myanmar untuk mematuhi lima konsensus yang telah disepakati negara anggota ASEAN.

"Indonesia mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5 Point of Consensus dan segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN," demikian pernyataan tertulis Kemlu RI, Selasa (1/2).

Menurut pernyataan ini, ASEAN telah mengulurkan bantuan kepada Myanmar melalui lima konsensus tersebut. Namun, RI menyayangkan hingga kini masih belum ada kemajuan yang berarti terkait konsensus ini.

Lihat Juga : Serangan AS di Suriah Diklaim Tewaskan Wanita dan Anak-anak

"Sangat disayangkan, sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan 5 poin konsensus," lanjut pernyataan itu.

Myanmar sendiri tengah dilanda krisis politik sejak Februari 2021. Pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, digulingkan dari bangku pemerintahan olen militer.

Akibatnya, bentrok antara kubu yang tak menyetujui kudeta dan pihak junta terus terjadi.

Menurut catatan Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebanyak 11.838 orang ditangkap, dan 1.503 tewas sejak kudeta dimulai.

Pihak ASEAN sebelumnya menurunkan Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk membantu menangani konflik Myanmar.

Lihat Juga : Kilas Internasional Saudi Akan Ubah UU Bendera Syahadat hingga Denmark Cabut Wajib Masker

Meski demikian, pihak junta Myanmar tak menyambut baik upaya ASEAN, dan malah ogah memberikan izin pada Yusof untuk bertemu dengan Suu Kyi.

Erywan yang juga Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam meminta junta Myanmar memberikan akses penuh supaya dia bisa bertemu seluruh pihak yang bertikai, termasuk Suu Kyi, buat mencari jalan keluar konflik antara kelompok militer dan sipil.

Akan tetapi, junta Myanmar menolak permintaan Erywan.

"Sangat sulit memberi izin bertemu dengan orang-orang yang sedang diadili. Kami akan mengizinkan pertemuan dengan pejabat resmi," kata Juru Bicara Junta Myanmar, Zaw Min Tun, seperti dilansir AFP.

Suu Kyi kini tengah diadili atas sejumlah delik, mulai dari kepemilikan perangkat radio komunikasi secara ilegal hingga makar.