Deret Insiden Umat Hindu-Muslim hingga Kebijakan Bias Islam di India

India kembali menjadi sorotan setelah diduga menerapkan kebijakan yang mendiskriminasi umat minoritas Muslim di negara itu.

Baru-baru ini, sejumlah siswi di India menggelar demonstrasi dengan belajar di luar sekolah karena tak diperbolehkan masuk gedung jika memakai kerudung atau hijab.

Lihat Juga : Biksu Anti-Muslim India Berpotensi Jadi Perdana Menteri

Demonstrasi para siswi Muslim ini dikabarkan telah berlangsung sebulan terakhir hingga memantik perhatian netizen. Meski begitu, sejumlah sekolah di India malah ikut menerapkan aturan larangan berhijab.

Situasi ini kembali membuat resah sekitar lebih dari 213 juta warga Muslim di India atau setara 15,5 persen populasi negara.

Sebab, umat Muslim India telah lama menjadi target persekusi. Bentrokan antara umat Muslim dengan umat nasionalis Hindu India juga tak jarang terjadi.

Berikut 3 Insiden paling mematikan antara umat Muslim dan Hindu India.

Kerusuhan Muzaffarnagar

Bentrokan pecah antara komunitas Hindu dan Muslim di distrik Muzaffarnagar, Uttar Pradesh pada Agustus-September 2013.

Insiden ini menewaskan total 62 orang termasuk 42 Muslim dan 20 umat Hindu, dan melukai 93 lainnya. Kerusuhan ini membuat lebih dari 50 ribu warga Muzaffarnagar mengungsi.

Ada dua versi yang diperdebatkan soal motif dibalik kerusuhan paling mematikan dalam sejarah Uttar Pradesh itu. Pertama, kerusuhan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa pemuda.

Kedua, kerusuhan terjadi akibat seorang gadis komunitas Jat Hindu diduga mendapat pelecehan oleh seorang pemuda Muslim di desa Kawal. Sebagai balasan, komunitas Hindu di distrik itu membunuh pemuda Muslim tersebut.

Lihat Juga : 7 Pasukan Khusus dengan Latihan Ekstrem, SAS hingga Kopassus

Bentrokan New Delhi

Komunitas Hindu dan Muslim India kembali terlibat bentrokan berdarah. Bentrokan kali ini terjadi di Ibu Kota New Delhi pada Februari 2020.

Bentrokan itu diawali oleh komunitas nasionalis Hindu yang menyerang kawasan mayoritas umat Muslim di timur laut New Delhi mulai dari menghancurkan bangunan, menjarah toko-toko, hingga menyerang warga Muslim di wilayah itu.

Setidaknya 53 orang terbunuh dalam insiden itu, dua pertiganya merupakan umat Muslim yang tewas tertembak, terpenggal, hingga dibakar hidup-hidup.

Bentrokan ini bermula akibat protes umat Muslim India terhadap amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan pemerintah pada Desember 2019.

Dikutip dari laporan Human Rights Watch, UU itu memberikan kemudahan dan jalur cepat naturalisasi bagi imigran Pakistan, Bangladesh, hingga Afghanistan yang menganut 6 agama kecuali Islam.

Keenam agama itu adalah Hindu, Sikh, Kristen, Parsis, Jainis, dan Buddha.

Sebagian umat Muslim menganggap UU tersebut merupakan bentuk disrkiminasi terhadap mereka dan mulai menggelar protes terbuka di ibu kota. Beberapa pedemo bahkan membakar ban kendaraan dan melempar batu ke arah polisi.

Lihat Juga : Dilarang Masuk karena Pakai Hijab, Siswi India Belajar di Luar Sekolah

Kekerasan Gujarat

Kekerasan berlandaskan agama pecah di Gujarat sekitar 27 Februari hingga 1 Maret 2002. Kerusuhan bermula saat kereta di Godhra terbakar hingga menewaskan 58 umat Hindu yang baru pulang beribadah dari Ayodhya.

Kebakaran kereta itu diyakini sebagian besar warga Hindu Gujarat sebagai aksi kekerasan hingga memicu demonstrasi besar. Padahal, pengadilan telah memvonis 31 orang terkait insiden itu yang dianggap "konspirasi direncanakan".

Mahkamah Agung juga menganggap demonstrasi tersebut sebagai tindakan ilegal. Namun, pemerintah tak melakukan banyak hal untuk mencegah demo hingga memicu kekerasan di Gujarat yang meluas.

Partai pimpinan Perdana Menteri Narendra Modu, Bharatiya Janata Party (BJP), bahkan dituduh yang pertama memprovokasi demonstrasi itu.

Modi, yang saat itu belum menjabat sebagai PM, disebut turut terlibat menyulut kerusuhan dengan menebarkan seruan yang menghasut yang memperburuk situasi. Modi dan petinggi BJP lainnya menganggap insiden kereta terbakar itu adalah terorisme yang dilakukan minoritas.

Sejak itu, umat Muslim termasuk anak-anak dan perempuan menjadi target penyerangan. Total ada 1.044 orang meninggal, 223 menghilang, dan 2.500 lainnya terluka. Sebanyak 790 dari total 1.044 korban tewas adalah Muslim dan 254 lainnya umat Hindu.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Maraknya kekerasan dan bentrokan yang menargetkan umat minoritas Muslim India dianggap juga dipicu oleh kebijakan pemerintahan negara Asia Selatan itu yang bias terhadam Muslim.

Dalam beberapa tahun terakhir, India mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggap semakin menyudutkan dan merugikan umat Muslim di negara itu.

Pencabutan Otonomi Kashmir

Pada Agustus 2019, pemerintah India mencabut status otonomi negara bagian Jammu dan Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim.

India juga menerapkan kebijakan ketat seperti jam malam, pembatasan internet dan telekomunikasi, hingga menahan ribuan orang Jammu Kashmir tanpa hukum jelas.

Ribuan orang yang ditangkap itu termasuk politikus, pemimpin politik, aktivis, wartawan, hingga advokat.

Foto: STR / AFP Personel keamanan India menahan seorang pedemo dalam demonstrasi menentang UU kewarganegaraan baru di Meerut pada 20 Desember 2019. (Photo by STR / AFP)

Amendemen UU Kewarganegaraan

Pengesahan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India (CAB) pada Desember 2019 menjadi polemik hingga memicu kerusuhan antara pemeluk Hindu dan Islam di India.

Parlemen India menerbitkan undang-undang yang akan memudahkan proses naturalisasi bagi imigran dari tiga negara tetangga- Pakistan, Afghanistan, Bangladesh.

Lihat Juga : Korut: Kami Guncang Dunia, Tembak Rudal Bisa Capai Wilayah AS

UU Amendemen Kewarganegaraan yang kontroversial ini mempercepat perolehan status kewarganegaraan bagi imigran ketiga negara itu yang menganut agama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis dan Kristen.

UU itu tidak termasuk imigran ketiga negara yang beragama Islam.

Larang Hubungan Beda Agama

Pada November 2020, pemerintah Uttar Pradesh mengesahkan undang-undang yang melarang hubungan beda agama.

Dalam UU itu, pemerintah saat itu menggunakan istilah "cinta jihad" untuk menuding bahwa pria Muslim di wilayah itu banyak yang membujuk perempuan Hindu untuk menikah dan akhirnya masuk agama Islam.

UU itu mengharuskan siapa pun yang ingin pindah agama meminta persetujuan dahulu dari otoritas distrik. Beleid itu pun akan menghukum hingga 10 tahun penjara setiap pihak yang dianggap memaksa, menipu, membujuk orang lain untuk mengubah agama mereka.

Meski terdengar berlaku bagi semua agama, UU ini sebagian besar menargetkan umat Muslim.

[Gambas:Photo CNN]