Perdana Sejak Normalisasi, PM Israel Kunjungi Bahrain

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengunjungi Bahrain pada Senin (14/1). Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan pemimpin Israel sejak kedua negara memulihkan hubungan diplomatik pada 2020.

"Saya akan bertemu raja (Hamad bin Isa Al-Khalifa), saya akan bertemu putra mahkota (Salman bin Hamad Al-Khalifa)," kata Bennet di bandara Israel sesaat sebelum berangkat seperti dikutip AFP.

Kunjungan Bennet ke negara Teluk itu disebut untuk menyepakati perjanjian damai kedua negara.

"Di masa yang penuh gejolak ini, penting bahwa dari kawasan ini kami mengirim pesan niat baik kerja sama untuk berdiri bersama melawan tantangan," lanjut Bennett.

Sebelum Bennett, Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, sudah lebih dulu berkunjung ke Bahrain pada Januari lalu. Ketika itu, kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan.

Kesepakatan itu mencakup kerja sama intelijen, pengadaan dan pelatihan militer bersama. Gantz menilai, perjanjian tersebut semakin memperkuat hubungan diplomatik yang masih seumur jagung.

Sebagai bagian dari perjanjian pertahanan, Israel akan menempatkan seorang perwira militer Angkatan Laut di Bahrain. Wilayah ini menjadi pangkalan bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS.

Peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Yoel Guzansky, mengatakan lawatan Bennett ke Manama juga terdesak akibat perjanjian nuklir 2015 Iran dan gelagat musuh bebuyutannya itu belakangan.

Senada, Kepala Pusat Urusan Publik Israel, Dore Gold, mengatakan Israel dan Bahrain terdesak untuk menjalin hubungan yang lebih dekat karena mereka diancam tindakan Iran.

Gold memberi contoh kerusuhan yang terjadi di Bahrain. Menurut pengamatannya, Israel menyalahkan pemberontak yang didukung Iran atas kisruh itu dan mereka menimbulkan berbagai ancaman.

Kunjungan Israel ke Bahrain juga dilakukan saat ketegangan di kawasan meningkat menyoal program nuklir Iran.

Iran terlibat dalam negosiasi dengan berbagai negara untuk menghidupkan kembali kesepakatan Nuklir 2015.

Kesepakatan itu menawarkan pencabutan sanksi AS terhadap Iran atas pengayaan uranium dalam program nuklir. Sementara itu, Washington menarik diri dari JCPOA pada 2018 lalu.

Pemerintah Bennett sangat menentang kesepakatan tersebut. Mereka memperingatkan mencabut sanksi yang sudah dijatuhkan kepada Iran bisa membuat mereka memasok senjata yang nantinya digunakan untuk melawan Israel.

Kunjungan itu juga merupakan inisiatif terbaru menyusul Kesepakatan Abraham 2020. Perjanjian ini merupakan pernyataan bersama soal kesepakatan Israel dengan Uni Emirat Arab terkait normalisasi hubungan pada Agustus 2020. Normalisasi itu tercapai dengan bantuan AS.

Sejak itu, perjanjian Abraham dipakai secara kolektif sebagai perjanjian normalisasi Israel dengan sejumlah negara, terutama negara Arab dan mayoritas Muslim.

Bahrain menjadi negara ketiga sebagai negara mayoritas Muslim yang menjalin normalisasi hubungan dengan Israel kemudian disusul Uni Emirat Arab.