Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak juga menerapkan zona larangan terbang di Ukraina. Hal ini memicu protes dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menyebut hal ini terkesan malah memberi lampu hijau bagi Rusia untuk terus memborbardir Ukraina.
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan bahwa upaya zona larangan terbang itu bukan menjadi pilihan yang dipertimbangkan oleh aliansi.
"Kami sepakat bahwa pesawat NATO tidak boleh beroperasi di wilayah udara Ukraina atau pasukan NATO berada di Ukraina," kata Jens sebagaimana dikutip CNN, Sabtu (5/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NATO sejauh ini tak mau terlibat langsung dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina yang berimbas kekecewaan negara pecahan Soviet itu.
Padahal, keputusan penyerangan Rusia memanas usai Ukraina bersikap dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO sehingga memicu ketegangan.
Zona larangan terbang adalah area di mana pesawat tidak dapat terbang dan melintas sebuah wilayah lantaran sejumlah alasan.
Jika merujuk pada konteks konflik sebagaimana terjadi di Ukraina, zona itu memungkinkan pesawat Rusia tak diizinkan untuk terbang dan dapat mencegah penyerangan udara terhadap Ukraina.
Sebelum konflik Ukraina dan Rusia, NATO pernah memberlakukan zona larangan terbang di negara nonanggota seperti Bosnia dan Libya.
Namun, langkah itu menjadi kontroversial lantaran mengindikasikan aliansi terlibat dalam konflik tanpa mengerahkan pasukan darat sepenuhnya.
Penerapan zona ini membuat NATO harus mengerahkan kekuatan militer. Jika pesawat Rusia terbang di zona tersebut, maka pasukan NATO harus bertindak atas pesawat itu.
Langkah tersebut termasuk upaya penembakan terhadap pesawat yang berada di langit. Jika upaya itu dilakukan, maka Rusia dapat menanggapi upaya itu sebagai sirene perang dari NATO dan meningkatkan konflik.
Sebagaimana diberitakan CNN, NATO enggan terlibat dalam invasi tersebut mengingat kekuatan nuklir yang dimiliki Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin secara terang-terangan melihat NATO sebagai ancaman terhadap otoritasnya dan menggunakan dalil tersebut untuk menginvasi Ukraina.
Keterlibatan NATO dalam invasi tersebut nantinya dapat ditafsirkan sebagai tindakan perang langsung terhadap Rusia dan berisiko mengakibatkan penggunaan nuklir sebagai senjata.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik NATO yang tidak menerapkan zona larangan terbang di langit negaranya.
Menurutnya NATO dengan sengaja membuat narasi Rusia akan terprovokasi dan berbalik menyerang lembaga itu jika zona larangan terbang di atas langit Ukraina diterapkan.
Padahal kata dia, sangat jelas hal tersebut adalah hipotesis personal dari pihak-pihak yang lemah karena faktanya lembaga itu memiliki senjata yang berkali-kali lebih kuat dari yang dimiliki Ukraina.
"Ini adalah self-hypnosis dari mereka yang lemah, tidak aman di dalam, meskipun faktanya mereka memiliki senjata berkali-kali lebih kuat dari yang kita miliki," katanya.
Zelensky menyebut para pemimpin di NATO seolah-olah memberi lampu hijau kepada Rusia untuk mengebom kota dan desa-desa di Ukraina. Padahal mereka mampu menutup Zona terbang di atas langit Ukraina, tapi hal itu justru tidak dilakukan.
Zelensky kemudian menggambarkan KTT NATO atas keputusan itu sebagai KTT yang lemah, membingungkan yang menunjukkan bahwa tidak semua orang menganggap perjuangan untuk kebebasan sebagai tujuan nomor satu Eropa.
Menjadi bagian dari NATO berarti sebuah mengambil peran aktif dalam diskusi harian terkait masalah keamanan dan pertahanan yang mempengaruhi aliansi.
NATO terdiri dari 30 negara Amerika Utara dan Eropa dan bertujuan untuk menjamin kebebasan keamanan para anggotanya melalui cara-cara politik dan pendekatan militer.
Aliansi resmi dibentuk pada 1949 sebagai tanggapan dimulainya perang dingin. NATO dibentuk guna melindungi blok Barat dari ancaman yang ditimbulkan oleh Uni Soviet.
Bekas negara jajahan Soviet pun banyak yang bergabung dengan aliansi itu usai perang dingin berakhir. Putin pun kesal lantaran hal itu dianggap mengancam negaranya. Termasuk Ukraina jika bergabung dengan NATO karena berbatasan langsung dengan Rusia.
Hal ini pula yang jadi satu syarat yang diajukin Putin jika dua negara berunding.
Jika bergabung NATO, setiap anggota harus menghabiskan dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan.
Dalam Pasal 5 Pakta Perjanjian itu, disebutkan bahwa serangan terhadap satu sekutu (bagian dari NATO) akan dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu. Penerapan pasal itu pernah diajukan satu kali untuk menanggapi serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat.
Namun, kala itu aliansi mengambil langkah pertahanan kolektif tanpa menggunakan Pasal tersebut.
(mjo/isn)