Mengenal Status Netral-Demiliterisasi Usulan Ukraina ke Rusia

Menurut hukum internasional, netralitas mengacu pada kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur dalam konflik militer negara lain.

Hal itu termasuk menghindari bergabung ke dalam aliansi militer seperti NATO atau Collective Security Treaty Organization (CSTO).

Sebagai jenis status non-kombatan, warga negara dari negara netral menikmati perlindungan di bawah hukum perang, dan dari tindakan berperang sampai tingkat yang lebih besar daripada non-kombatan.

Beberapa negara yang berstatus netral di antaranya Swiss, Swedia, Irlandia, Finlandia, dan Austria. Namun, status netral dimaknai berbeda oleh masing-masing negara.

Lihat Juga : Dubes di RI: Seluruh Anggota Sepakat Ukraina Masuk Uni Eropa

Misalnya Kosta Rika merupakan negara netral, namun telah didemiliterisasi. Sementara itu Swiss telah beradaptasi dengan netralitas senjata dan melarang mengerahkan pasukan ke negara lain.

Swedia secara resmi menjadi negara non-blok secara militer pada 1992 di akhir Perang Dingin. Negara ini bukan anggota NATO, tapi sudah menjadi mitra aliansi itu selama hampir tiga dekade.

Menurut para ahli, mengadopsi status netral adalah cara mudah bagi Ukraina mengakhiri perang yang sudah berlangsung nyaris tiga pekan.

Definisi Status Demiliterisasi

Adapun demiliterisasi adalah mengurangi senjata dan kekuatan militer dari suatu wilayah sesuai kesepakatan, demikian dikutip Britannica.

Dalam hal ini, Rusia ingin meminta status demiliterisasi pasukan Ukraina di wilayah timur yang dikuasai kelompok pro-Rusia, Donetsk, dan Luhansk.

Demiliterisasi biasanya merupakan hasil dari perjanjian damai yang mengakhiri perang atau konflik besar. Kesepakatan ini menjadi kebijakan sejumlah negara setelah perang dunia.

Lihat Juga : 320 Ribu Warga Ukraina Dikabarkan Pulang untuk Lawan Rusia

Tujuan perjanjian demiliterisasi untuk membatasi penggunaan kekuatan dalam hubungan antarnegara dan menciptakan jalan baru mengatasi konflik dan ancaman terhadap perdamaian, menurut laporan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE).

Demiliterisasi juga dapat memerlukan proses akuntabilitas, mengadili mereka yang bertanggung jawab atas militerisasi, perang, genosida, dan kekejaman atas tindakan mereka, demikian dikutip dari Science Direct.

Contoh demiliterisasi di antaranya Perjanjian Versailles yang melarang Jerman punya angkatan udara, kendaraan lapis baja dan sejumlah jenis kapal angkatan laut, setelah Perang Dunia I.

Contoh lain yakni demiliterisasi Kepulauan Lan sebagaimana dalam perjanjian Paris 1856, yang mengakhiri perang Crimea.