Rusia Konfirmasi Pecat 115 Prajurit Buntut Tolak Perang di Ukraina

Pengadilan Rusia mengonfirmasi pemecatan 115 pengawal nasional pada Kamis (26/5). Hal itu dilakukan kepada prajurit yang mengajukan banding terkait pemecatan mereka akibat menolak ikut operasi militer Rusia di Ukraina.

Mengutip layanan pers pengadilan, kantor berita Interfax melaporkan pada Kamis bahwa para prajurit menolak untuk melakukan tugas terkait dengan "operasi khusus" Moskow di Ukraina.

Kasus tersebut tampaknya menjadi konfirmasi resmi pertama mengenai prajurit yang menolak bergabung dengan kampanye militer Rusia di Ukraina sejak diluncurkan pada 24 Februari.

Seperti diberitakan AFP pada Kamis (26/5), pengadilan militer di Republik Kabardino-Balkaria selatan Rusia mengatakan pihaknya memeriksa "dokumen yang diperlukan" dan menanyai pejabat Garda Nasional.

Garda Nasional merupakan pasukan keamanan lokal yang terpisah dari tentara Rusia.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, mereka menyimpulkan para prajurit yang menjadi terdakwa "secara sewenang-wenang menolak melakukan tugas resmi." Sehingga, pengadilan juga menolak banding mereka.

Sidang mengenai hal tersebut dilakukan secara tertutup. Pengadilan mengatakan keputusan itu diambil untuk menghindari terungkapnya rahasia militer.

Sejak melancarkan operasi militer ke Ukraina, Rusia menutup erat informasi soal kondisi pasukannya dan jumlah korban peperangan sejak invasi berlangsung, beberapa media independen Rusia hingga lembaga terkait mulai bocor soal kondisi perang sebenarnya.

Valentina Melnikova, sekretaris eksekutif Komite Persatuan Ibu Tentara Rusia, mengatakan ada banyak keluhan dan kekhawatiran yang terdengar ketika unit pertama dirotasi dari Ukraina untuk beristirahat.

Di Rusia, Melnikova mengatakan ada "banyak" kasus tentara yang menolak untuk berperang di Ukraina tetapi menolak untuk memberikan rincian, dengan alasan masalah hukum dan keamanan.

Direktorat Intelijen Ukraina melaporkan bahwa di beberapa unit Rusia, khususnya 150th Motorized Rifle Division of the 8th Army of the Southern Military Districtarab, sebanyak 60 persen hingga 70 persen tentara menolak untuk bertugas. CNN tidak dapat memverifikasi nomor itu.