Derita Buruh Migran RI di Tahanan Malaysia: Keguguran, Dipukul Besi

Merespons laporan KBMB, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, membantah jumlah kematian WNI. Menurutnya, dari hasil survei dengan pihak imigrasi Malaysia, tercatat 27 WNI meninggal pada 2020-2022.

"Kemarin sudah tanya ke Embassy Malaysia yang mengeluarkan data itu. Mereka pun salah mengakui," ujar Hermono kepada CNNIndonesia.com pada Senin (28/6).

Ia kemudian berujar, "Itu bukan data orang Indonesia saja, [tapi] data seluruh tahanan, karena di situ enggak cuma orang Indonesia saja."

Hermono mengaku sudah meminta Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk membuat klarifikasi terkait data tersebut. Selain itu, Hermono juga membantah terjadi penyiksaan di Depot Tahanan Imigrasi.

"Dari hasil data yang kita punya, tidak ada [penyiksaan]. Enggak ada. Bahwa yang sakit kulit, ya. Karena mereka nggak ada sabun, air kurang, tidur di lantai, itu ya. Itu yang minta kita selesaikan," ujar dia.

Lihat Juga : Kemenlu Sebut WNI Ilegal di Malaysia Dapat Bantuan Pemerintah

Ia mengaku bahwa selama ini, pihaknya telah memberikan kebutuhan bagi para buruh migran RI di DTI, seperti sabun dan tikar untuk tidur.

Mereka juga akan berdiskusi dengan pihak terkait untuk membicarakan lebih lanjut kebutuhan para migran Indonesia.

Hermono menekankan, jika memang pihak imigrasi kekurangan anggaran, maka jangan menelantarkan buruh migran.

"Jadi kita perlu lebih terbuka lah dengan pihak karena mereka pernah bilang anggaran enggak ada. Anggaran enggak ada kan bukan penyelesaian masalah lalu orang pada sakit. Kasihan, kan?" tutur Hermono.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI menyatakan akan menindaklanjuti laporan KBMB ini. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, memastikan seluruh data tersebut akan ditelusuri.

Ia juga akan meminta penjelasan dari otoritas di Malaysia. Jika data ini terkonfirmasi, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara bilateral.

"Perwakilan RI di Sabah, yaitu KJRI Kota Kinabalu dan KJRI Tawau akan bertemu Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sabah pada hari ini. Pertemuan dimaksudkan untuk meminta keterangan dan kejelasan atas temuan KBMB, sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI/PMI di wilayah Sabah," kata Judha.