Kemenlu Sebut WNI Ilegal di Malaysia Dapat Bantuan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan seluruh warga Indonesia yang paling rentan terdampak penguncian wilayah (lockdown) virus corona (Covid-19) di Malaysia, termasuk WNI yang tidak mengantongi dokumen sah, berhak mendapat bantuan logistik hingga sembako dari pemerintah.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengatakan sejauh ini pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 348.843 WNI sejak awal April. Bantuan-bantuan itu disalurkan oleh seluruh perwakilan Indonesia yang berada di Malaysia dibantu oleh sejumlah organisasi WNI di negara tersebut.

Lihat juga: 421 WNI Ilegal Tejaring Razia Imigrasi Malaysia saat Lockdown

"Bagi perwakilan RI, selama dia adalah WNI maka kita akan berikan bantuan. Kami tidak lihat statusnya apakah documented/undocumented," kata Judha dalam jumpa pers virtual Kemlu pada Rabu (13/5).

Judha mengatakan dari hasil identifikasi perwakilan RI di Malaysia, WNI yang tinggal di Negeri Jiran tanpa dokumen yang sah memang menjadi yang paling terdampak kebijakan lockdown di Malaysia atau Movement of Control Order (MCO).

Selain tenaga kerja Indonesia (TKI), Judha menuturkan WNI tanpa dokumen yang sah memang menjadi sasaran utama bantuan pemerintah.

"KBRI Kuala Lumpur sudah membuat pendataan, jadi warga kita bisa melakukan pendaftaran penerima bantuan secara online. Sejauh ini tantangan yang kita hadapi memang soal data karena (WNI) banyak yang tidak lapor diri ketika datang ke Malaysia," ujar Judha.

Lihat juga: Kemlu Sebut China Akan Selidiki Eksploitasi WNI di Kapal Ikan

Sebelumnya, Judha menuturkan dampak MCO Malaysia juga besar dirasakan oleh TKI yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Menurutnya, mayoritas TKI yang memiliki majikan tetap masih dalam kondisi yang relatif baik sampai saat ini.

Sejak MCO berlaku, sejumlah kelompok pemerhati TKI di Malaysia melaporkan banyak pekerja migran Indonesia di Negeri Jiran mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hingga terancam kelaparan akibat kebijakan lockdown.

Pada awal April lalu, Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia di Malaysia (P3WNI) mengatakan masih banyak TKI di Malaysia yang mengandalkan upah harian hingga mingguan.

Kebijakan lockdown juga membuat banyak restoran, perusahaan jasa, hingga proyek pembangunan di Negeri Jiran menangguhkan kegiatan sehingga terpaksa merumahkan para pegawai mereka, termasuk para TKI.

Lihat juga: 196 WNI Jemaah Tablig Diobservasi di Asrama Haji Pondok Gede

Oleh karena itu, kondisi lockdown di Malaysia membuat TKI, khususnya pekerja lepas, tidak bisa mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan. Apalagi mereka yang tidak memiliki kontrak kerja resmi. (rds/ayp)