Jokowi Didorong Terima Tawaran Teknologi Nuklir Putin

Ia mempertanyakan penyambutan kesempatan kerja sama dengan Rusia ini akan merugikan Indonesia secara diplomatik atau tidak.

"Misalnya, nanti disebut akan berkontribusi pada kelamaan perang di Ukraina? Karena Indonesia bukan memberi sanksi atau semacam tekanan ke Rusia, tetapi membantu [dengan menjalin kerja sama] dan malah berinovasi," tuturnya.

Indonesia sejauh ini tetap berusaha menjalin hubungan diplomasi dengan Rusia dan Ukraina karena RI menerapkan politik luar negeri bebas aktif.

RI bahkan berusaha menjadi mediator agar ruang dialog terbuka. Saat negara Barat, bahkan Singapura, ramai-ramai menjatuhkan sanksi ke Rusia, Indonesia memilih tak ikut-ikutan.

Lihat Juga : Putin Janji ke Jokowi Jamin Keamanan Ekspor Pangan dan Pupuk

Waffa menegaskan bahwa hubungan kerja sama antarnegara merupakan hak masing-masing, apalagi dengan tujuan yang tak menimbulkan ancaman atau bahaya.

"Saya tetap berada di posisi bahwa itu hak berdaulat kita ya untuk memutuskan ada kerja sama dengan siapa, apalagi kalau tujuan kerja samanya dalam kerangka yang baik," jelas dia.

Jika muncul pertentangan dari kawasan atau negara lain, Waffa menyarankan agar pemerintah Indonesia lihai menjustifikasi kerja sama itu. Semisal, Indonesia tetap berkomitmen membantu negara lain.

Isu ini muncul ke permukaan setelah Putin mengaku tertarik dengan kerja sama di bidang pengembangan teknologi nuklir. Keinginan itu ia sampaikan saat menjamu Jokowi di Istana Kremlin pada Kamis (30/6).

"Banyak perusahaan kami, termasuk perusahaan energi, beroperasi di Indonesia. Ada ketertarikan untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional," ujar Putin saat konferensi pers bersama Jokowi, Kamis (30/6).

Putin menyatakan bahwa perusahaan kompeten dan yang dianggap memiliki pengalaman, seperti Rosatom, bersedia terlibat dalam proyek bersama.

Kemungkinan itu termasuk untuk proyek yang terkait dengan penggunaan non-energi teknologi nuklir, seperti di bidang kedokteran dan pertanian.