"Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut," kata Jokowi dalam konferensi pers di Rusia, Kamis (30/6).
Namun, Jokowi tak menjabarkan isi pesan Zelensky itu. Namun, klaim tersebut seakan dibantah oleh pihak Ukraina.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Ukraina, Serhii Nikiforov, mengatakan jika Zelensky punya pesan untuk Putin, ia akan menyampaikannya sendiri secara publik, tidak melalui perantara.
"Ada pesan apa pun, jika Presiden Ukraina ingin berbicara kepada seseorang, dia akan melakukannya secara terbuka, dalam pidato hariannya," ujar Nikiforov, sebagaimana dilansir Ukrainska Pravda.
Sementara itu, Kremlin mengonfirmasi memang terdapat pesan dari Zelensky ke Putin melalui Jokowi. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pesan itu tidak tertulis
"Itu bukanlah pesan tertulis. Itu satu-satunya hal yang bisa saya katakan kepada Anda," ujar Peskov, dikutip dari Tass.
Lantas, apa yang menyebabkan klaim antara Ukraina dan Rusia berbeda dalam menanggapi isu tersebut?
Baca di halaman selanjutnya...
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Suzie Sudarman menilai bantahan pihak Ukraina akan klaim Jokowi ini dilakukan karena Kyiv tak ingin terlihat 'seperti menyampaikan pesan.'
"Ukraine tentunya tidak ingin terlihat seperti menyampaikan pesan," kata Suzie ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (4/7).
"Rusia yang sedang dalam proses meninggikan derajat Pak Jokowi sebagai negara yang sedang dalam proses dipengaruhi akan mengatakan hal tersebut [membenarkan ada pesan dari Zelensky]," ujar Suzie lagi.
Suzie juga menjelaskan bahwa saat ini Rusia menginginkan Indonesia untuk masuk ke kelompok delapan, yang juga beranggotakan China.
Sebelumnya, media Ukrainska Pravda menyebut Rusia sedang berupaya membentuk G8.
Kepala Negara Duma, Vyacheslav Volodin, menerangkan anggota kelompok tersebut ialah negara-negara yang tak ikut terlibat dalam perang sanksi Rusia dengan Barat. Beberapa negara yang tak menjatuhkan sanksi ke Kremlin yakni China, India, Indonesia, Brasil, Meksiko, Iran, dan Turki.
"Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut," kata Jokowi dalam konferensi pers di Rusia, Kamis (30/6).
Namun, Jokowi tak menjabarkan isi pesan Zelensky itu. Namun, klaim tersebut seakan dibantah oleh pihak Ukraina.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Ukraina, Serhii Nikiforov, mengatakan jika Zelensky punya pesan untuk Putin, ia akan menyampaikannya sendiri secara publik, tidak melalui perantara.
"Ada pesan apa pun, jika Presiden Ukraina ingin berbicara kepada seseorang, dia akan melakukannya secara terbuka, dalam pidato hariannya," ujar Nikiforov, sebagaimana dilansir Ukrainska Pravda.
Sementara itu, Kremlin mengonfirmasi memang terdapat pesan dari Zelensky ke Putin melalui Jokowi. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pesan itu tidak tertulis
"Itu bukanlah pesan tertulis. Itu satu-satunya hal yang bisa saya katakan kepada Anda," ujar Peskov, dikutip dari Tass.
Lantas, apa yang menyebabkan klaim antara Ukraina dan Rusia berbeda dalam menanggapi isu tersebut?
Baca di halaman selanjutnya...
Analisis Pengamat soal Rusia-Ukraina Beda Jawaban terkait Klaim Jokowi
Jokowi saat bertemu Putin di Istana Kremlin pekan lalu. (AP/Alexander Zemlianichenko)
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Suzie Sudarman menilai bantahan pihak Ukraina akan klaim Jokowi ini dilakukan karena Kyiv tak ingin terlihat 'seperti menyampaikan pesan.'
"Ukraine tentunya tidak ingin terlihat seperti menyampaikan pesan," kata Suzie ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (4/7).
"Rusia yang sedang dalam proses meninggikan derajat Pak Jokowi sebagai negara yang sedang dalam proses dipengaruhi akan mengatakan hal tersebut [membenarkan ada pesan dari Zelensky]," ujar Suzie lagi.
Suzie juga menjelaskan bahwa saat ini Rusia menginginkan Indonesia untuk masuk ke kelompok delapan, yang juga beranggotakan China.
Sebelumnya, media Ukrainska Pravda menyebut Rusia sedang berupaya membentuk G8.
Kepala Negara Duma, Vyacheslav Volodin, menerangkan anggota kelompok tersebut ialah negara-negara yang tak ikut terlibat dalam perang sanksi Rusia dengan Barat. Beberapa negara yang tak menjatuhkan sanksi ke Kremlin yakni China, India, Indonesia, Brasil, Meksiko, Iran, dan Turki.
