PBB Kecam Junta Militer Myanmar Eksekusi Loyalis Suu Kyi
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengecam junta Myanmar usai mengeksekusi empat tahanan pro demokrasi yang salah satunya loyalis pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.
Dalam pernyataan resmi, DK PBB mengecam eksekusi perdana sejak satu dekade di Myanmar itu dan mendesak agar junta membebaskan Suu Kyi.
"Anggota Dewan Keamanan mengutuk eksekusi militer Myanmar terhadap aktivis pekan lalu," demikian bunyi pernyataan DK PBB, Kamis (28/7), dikutip AFP.
Pernyataan itu kemudian melanjutkan, "Mereka [anggota] kembali menyerukan pernyataan sekretaris jenderal pada 25 Juli lalu yang menyebutkan untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang."
Pernyataan ini didukung Rusia dan China yang merupakan sekutu dekat Myanmar sekaligus anggota DK PBB.
Sementara itu, pemerintah bayangan Myanmar yang juga oposisi junta militer, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) turut menanggapi kecaman DK PBB.
"Selamat datang kecaman Dewan Keamanan PBB soal eksekusi aktivis demokrasi," tulis NUG di Twitter.
Mereka kemudian mengatakan ini kali pertama Dewan Keamanan mengambil langkah nyata melawan junta.
Pekan lalu, junta Myanmar mengeksekusi empat tahanan aktivis pro-demokrasi sekaligus merupakan loyalis Aung San Suu Kyi, dan mantan anggota parlemen.
Mereka dieksekusi karena dituding memimpin aksi teror yang brutal dan tak manusiawi. Hukuman mati itu disebut sesuai prosedur penjara. Namun tak ada rincian kapan dan bagaimana hukuman mati itu berlangsung.
Mantan anggota parlemen dari Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang diketuai Suu Kyi, Phyo Zeya Thaw, dan aktivis demokrasi Kyam Min Yu atau yang dikenal Jimmy merupakan nama-nama orang yang dieksekusi.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, sebelumnya dilaporkan berusaha mencegah eksekusi itu. Ia meminta secara pribadi ke kepala junta militer, Min Aung Hlaing, untuk tak melakukan hukuman mati.
Myanmar berada dalam kekacauan usai militer mengkudeta pemerintah yang sah pada 1 Februari 2021 lalu. Mereka menangkap presiden dan dewan penasihat negara, Aung San Suu Kyi.
Tak lama usai kudeta, warga ramai-ramai menggelar aksi. Namun, militer menanggapi dengan senjata, sehingga banyak korban yang tewas.
Mereka juga menangkap siapa saja yang menentang pemerintahan bahkan tak segan untuk membunuhnya. Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, tercatat lebih dari 2.100 orang tewas usai kudeta dan belasan ribu orang ditangkap.
(isa/bac)