Warga Korut Berbondong Cerai Gegara Krisis, Rela Antre Bertahun-tahun
CNN Indonesia
Senin, 01 Agu 2022 11:43 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi. (iStockphoto/A&J Fotos)
Jakarta, CNN Indonesia --
Warga Korea Utara berbondong mengajukan gugatan cerai, tak kuasa selalu cekcok di tengah krisis yang terus mencekik. Namun, mereka harus antre bertahun-tahun karena pemerintah menghambat prosesnya.
Seorang warga anonim di daerah Kyongsong, Korut, bercerita bahwa belakangan ini, semakin banyak warga yang mengantre di pengadilan untuk mengurus surat perceraian.
"Belakangan ini, cekcok keluarga makin parah karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang mau cerai meningkat, tapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan tak menerima perceraian itu dengan mudah," katanya kepada Radio Free Asia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga bercerita, "Ketika saya lewat beberapa kali di depan pengadilan, saya selalu melihat puluhan pasangan muda berkumpul di depan gerbang utama. Mereka biasanya pasangan yang ingin bertemu hakim atau pengacara untuk mengajukan perceraian."
Menurut warga yang enggan diungkap identitasnya itu, antrean dokumen perceraian di pengadilan kian menumpuk karena pemerintah sebenarnya menganggap perpisahan pasutri merupakan cermin sikap "anti-sosialis."
Sejumlah pasangan bahkan sudah mengajukan perceraian mereka sejak tiga atau empat tahun lalu, tapi tak kunjung dapat diresmikan.
"Perceraian secara tradisional dianggap sebagai tindakan anti-sosialis yang memicu kekacauan sosial. Di Korut, mereka dipaksa hidup berdasarkan 'gaya hidup sosialis' yang termasuk 'revolusi rumah,'" katanya.
Warga itu kemudian mengungkapkan fakta mengagetkan yang baru ia dengar dari kerabatnya pada pekan lalu mengenai perceraian di Korut.
"Suaminya merupakan pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan. Dia mengatakan, jumlah kasus perceraian di tiap kota dan negara bagian dibatasi setiap tahun berdasarkan jumlah populasi," tuturnya.
Ia kemudian membeberkan bahwa di Kyongsong, kota dengan populasi 106 ribu orang, hanya diperbolehkan 40 perceraian tiap tahun.
"Jika pengadilan sudah melebihi kuota perceraian, mereka bakal ditanyai oleh pihak berwenang. Saya tahu pengadilan malas menerima perceraian, tapi mengejutkan mendengar pihak berwenang bahkan sampai membatasi jumlah perceraian," ucapnya.
Warga itu lantas bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan seorang perempuan di depan pengadilan Kyongsong.
Perempuan itu sebenarnya berasal dari Myonggan, tapi pindah ke Kyongsong setelah menikah. Setelah pisah ranjang dengan pasangannya dua tahun lalu, ia kembali ke kampung halamannya.
Namun, ia masih harus bolak-balik ke Kyongsong untuk mengurus penyelesaian surat perceraiannya dengan mantan suaminya.
"Dia bolak-balik ke pengadilan Kyongsong dua tahun belakangan untuk menyelesaikan perceraiannya, dan jaraknya sampai 60 kilometer dari kampung halamannya. Dia kesal dan sampai sekarang [perceraiannya] belum juga diterima," tuturnya.
Kasus masih menumpuk, antrean sudah semakin panjang karena kian banyak pasangan cekcok di tengah pandemi Covid-19 yang membuat krisis semakin mencekik.
"Dulu, masih ada rasa malu jika bercerai, tapi sekarang tidak lagi. Rakyat ingin bercerai secepat mungkin," ucap seorang warga lainnya yang tinggal di Unhung, Korut.
Warga Unhung itu kemudian mengungkap bahwa kini, semakin banyak orang rela memberikan uang pelicin ke pengadilan agar kasus perceraiannya dimuluskan.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
Warga Unhung itu kemudian mengungkap bahwa kini, semakin banyak orang rela memberikan uang pelicin ke pengadilan agar kasus perceraiannya dimuluskan.
"Karena begitu banyak orang yang ingin bercerai, tak mungkin melewati tahap pertama pengajuan dokumen tanpa menyuap pengadilan," kata warga Unhung itu.
"Kenyataannya adalah jika kalian tak membayar suap, kalian tak akan pernah bercerai bahkan setelah menunggu tiga hingga lima tahun."
Sebaliknya, perceraian bisa diurus secepat kilat jika ada uang pelicin, yang sebenarnya dianggap tak kecil di tengah krisis Korut.
"Teman saya yang cerai tahun ini, memberikan 500 yuan [Rp1,1 juta] untuk mengajukan gugatan, lalu menyogok hakim sidang dengan 1.500 yuan [Rp3,3 juta]. Proses sidang dipermudah, dan persidangan secepat kilat. Dia bisa bercerai dalam dua pekan," katanya.
Di kota-kota lain, terdengar pula selentingan beberapa pasangan rela merogoh kocek dalam demi memperlancar perceraian. Sebagian dari mereka yang menyogok bahkan dilaporkan tak perlu mengikuti sidang.
Melihat begitu pelik urusan perceraian, kini banyak anak muda di Korut ogah mendaftarkan perceraian. Mereka hanya berpisah. Urusan cerai secara administrasi belakangan saja.
Anak muda lajang lainnya juga mulai ancang-ancang. Tak sedikit pasangan yang memilih untuk menunda pendaftaran pernikahannya guna mencegah perceraian.
"Mereka mendaftarkan pernikahan jika sudah punya anak atau sudah tinggal bersama beberapa tahun," ucap sumber lainnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Warga Korea Utara berbondong mengajukan gugatan cerai, tak kuasa selalu cekcok di tengah krisis yang terus mencekik. Namun, mereka harus antre bertahun-tahun karena pemerintah menghambat prosesnya.
Seorang warga anonim di daerah Kyongsong, Korut, bercerita bahwa belakangan ini, semakin banyak warga yang mengantre di pengadilan untuk mengurus surat perceraian.
"Belakangan ini, cekcok keluarga makin parah karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang mau cerai meningkat, tapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan tak menerima perceraian itu dengan mudah," katanya kepada Radio Free Asia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga bercerita, "Ketika saya lewat beberapa kali di depan pengadilan, saya selalu melihat puluhan pasangan muda berkumpul di depan gerbang utama. Mereka biasanya pasangan yang ingin bertemu hakim atau pengacara untuk mengajukan perceraian."
Menurut warga yang enggan diungkap identitasnya itu, antrean dokumen perceraian di pengadilan kian menumpuk karena pemerintah sebenarnya menganggap perpisahan pasutri merupakan cermin sikap "anti-sosialis."
Sejumlah pasangan bahkan sudah mengajukan perceraian mereka sejak tiga atau empat tahun lalu, tapi tak kunjung dapat diresmikan.
"Perceraian secara tradisional dianggap sebagai tindakan anti-sosialis yang memicu kekacauan sosial. Di Korut, mereka dipaksa hidup berdasarkan 'gaya hidup sosialis' yang termasuk 'revolusi rumah,'" katanya.
Warga itu kemudian mengungkapkan fakta mengagetkan yang baru ia dengar dari kerabatnya pada pekan lalu mengenai perceraian di Korut.
"Suaminya merupakan pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan. Dia mengatakan, jumlah kasus perceraian di tiap kota dan negara bagian dibatasi setiap tahun berdasarkan jumlah populasi," tuturnya.
Ia kemudian membeberkan bahwa di Kyongsong, kota dengan populasi 106 ribu orang, hanya diperbolehkan 40 perceraian tiap tahun.
"Jika pengadilan sudah melebihi kuota perceraian, mereka bakal ditanyai oleh pihak berwenang. Saya tahu pengadilan malas menerima perceraian, tapi mengejutkan mendengar pihak berwenang bahkan sampai membatasi jumlah perceraian," ucapnya.
Warga itu lantas bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan seorang perempuan di depan pengadilan Kyongsong.
Perempuan itu sebenarnya berasal dari Myonggan, tapi pindah ke Kyongsong setelah menikah. Setelah pisah ranjang dengan pasangannya dua tahun lalu, ia kembali ke kampung halamannya.
Namun, ia masih harus bolak-balik ke Kyongsong untuk mengurus penyelesaian surat perceraiannya dengan mantan suaminya.
"Dia bolak-balik ke pengadilan Kyongsong dua tahun belakangan untuk menyelesaikan perceraiannya, dan jaraknya sampai 60 kilometer dari kampung halamannya. Dia kesal dan sampai sekarang [perceraiannya] belum juga diterima," tuturnya.
Kasus masih menumpuk, antrean sudah semakin panjang karena kian banyak pasangan cekcok di tengah pandemi Covid-19 yang membuat krisis semakin mencekik.
"Dulu, masih ada rasa malu jika bercerai, tapi sekarang tidak lagi. Rakyat ingin bercerai secepat mungkin," ucap seorang warga lainnya yang tinggal di Unhung, Korut.
Warga Unhung itu kemudian mengungkap bahwa kini, semakin banyak orang rela memberikan uang pelicin ke pengadilan agar kasus perceraiannya dimuluskan.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
Warga Korut Rela Bayar Lebih demi Muluskan Perceraian
Perceraian kian sulit di tengah krisis Korea Utara. (AP Photo/David Guttenfelder)
Warga Unhung itu kemudian mengungkap bahwa kini, semakin banyak orang rela memberikan uang pelicin ke pengadilan agar kasus perceraiannya dimuluskan.
"Karena begitu banyak orang yang ingin bercerai, tak mungkin melewati tahap pertama pengajuan dokumen tanpa menyuap pengadilan," kata warga Unhung itu.
"Kenyataannya adalah jika kalian tak membayar suap, kalian tak akan pernah bercerai bahkan setelah menunggu tiga hingga lima tahun."
Sebaliknya, perceraian bisa diurus secepat kilat jika ada uang pelicin, yang sebenarnya dianggap tak kecil di tengah krisis Korut.
"Teman saya yang cerai tahun ini, memberikan 500 yuan [Rp1,1 juta] untuk mengajukan gugatan, lalu menyogok hakim sidang dengan 1.500 yuan [Rp3,3 juta]. Proses sidang dipermudah, dan persidangan secepat kilat. Dia bisa bercerai dalam dua pekan," katanya.
Di kota-kota lain, terdengar pula selentingan beberapa pasangan rela merogoh kocek dalam demi memperlancar perceraian. Sebagian dari mereka yang menyogok bahkan dilaporkan tak perlu mengikuti sidang.
Melihat begitu pelik urusan perceraian, kini banyak anak muda di Korut ogah mendaftarkan perceraian. Mereka hanya berpisah. Urusan cerai secara administrasi belakangan saja.
Anak muda lajang lainnya juga mulai ancang-ancang. Tak sedikit pasangan yang memilih untuk menunda pendaftaran pernikahannya guna mencegah perceraian.
"Mereka mendaftarkan pernikahan jika sudah punya anak atau sudah tinggal bersama beberapa tahun," ucap sumber lainnya.