Rombongan Menlu Lavrov Belum Dapat Visa AS, Rusia Curhat ke Sekjen PBB

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan 56 delegasi terancam tidak bisa menghadiri pertemuan pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) karena belum menerima visa Amerika Serikat (AS).

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa "ini bahkan lebih mengkhawatirkan karena selama beberapa bulan terakhir pihak berwenang Amerika Serikat terus-menerus menolak untuk memberikan visa masuk kepada sejumlah delegasi Rusia yang ditugaskan untuk ambil bagian dalam acara resmi PBB."

Ia juga menekankan bahwa Amerika Serikat, sebagai negara tuan rumah markas PBB, secara hukum diharuskan untuk mengeluarkan visa. Aplikasi untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB mulai 19 September disebut juga telah diajukan ke Kedutaan Besar AS di Moskow.

Maka dari itu, Nebenzia meminta Guterres untuk sekali lagi menekankan kepada pihak berwenang Amerika Serikat bahwa mereka harus segera mengeluarkan visa yang diminta untuk semua delegasi Rusia dan orang-orang yang menyertainya, termasuk jurnalis yang meliput kunjungan Lavrov.

Hubungan Amerika Serikat dan Rusia telah memburuk sejak invasi ke Ukraina. Pemerintahan Biden melihat perang Rusia dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina sebagai ancaman paling akut dan langsung terhadap stabilitas internasional, dan telah memimpin koalisi internasional yang mendukung Ukraina.

Seorang juru bicara Misi AS untuk PBB mengatakan Amerika Serikat menganggap serius kewajiban negara tuan rumah dan memproses ratusan visa setiap tahun untuk delegasi Federasi Rusia ke acara-acara PBB.

"Untuk memastikan pemrosesan tepat waktu, kami berulang kali mengingatkan Misi Rusia ke PBB, seperti yang kami lakukan semua misi PBB lainnya, bahwa Amerika Serikat membutuhkan aplikasi sedini mungkin," katanya, dikutip dari Associated Press, Sabtu (3/9).

Sementera itu, Nebenzia mengatakan di antara contoh terakhir penolakan AS untuk memberikan visa masuk adalah Menteri Dalam Negeri Vladimir Kolokoltsev untuk berpartisipasi dalam KTT kepala polisi PBB.

Nebenzia mengutip dari perjanjian 1947 antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa "visa akan diberikan tanpa biaya dan secepat mungkin" dan bahwa ini "akan berlaku terlepas dari hubungan yang ada antara pemerintah orang-orang tersebut dan pemerintah Amerika Serikat."

Sementara itu, juru bicara asosiasi PBB Florencia Soto Nino-Martinez mengatakan PBB tetap berhubungan dekat dengan AS mengenai isu-isu di bawah PBB-AS, termasuk visa, dan akan melakukannya dalam kasus yang diajukan oleh Rusia tersebut.