AS Berencana Bikin Pangeran MbS Kebal Hukum di Kasus Khashoggi

Dugaan pembunuhan terhadap Khashoggi sendiri telah dilaporkan oleh komunitas intelijen AS yang diterbitkan pada Februari 2021. Laporan menyatakan bahwa MbS menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh jurnalis yang berakhir dengan pembunuhan dan mutilasi.

MbS pun membantah tuduhan tersebut dan berupaya mencari kekebalan hukum. Ia mengklaim bahwa berbagai posisi pemerintahan yang diembannya membuat dia berada di luar jangkauan yurisdiksi pengadilan AS.

Lihat Juga : Jokowi Punya Panggilan Spesial ke Joe Biden dan Xi Jinping

Tetapi sebagai putra mahkota, MbS tidak berhak atas kekebalan berdaulat yang biasanya diterima oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. Sebab dia dahulu bukan perdana menteri.

Namun sejak 27 September 2022, MbS dipromosikan menjadi perdana menteri oleh ayahnya, Raja Salman.

Whitson menilai itu merupakan taktik MbS agar lepas dari jerat hukum.

Lihat Juga : Thailand Tunjuk Gubernur Perempuan Muslim Pertama, Warga Bersorak

Sekarang, Pangeran MbS resmi menjabat sebagai PM sehingga "pemerintah harus merekomendasikan bahwa dia berhak atas kekebalan [hukum]," kata profesor hukum William Dodge di University of California Davis Law School.

"Saya pikir itu sebabnya dia ditunjuk sebagai perdana menteri untuk keluar dari [jerat hukum] ini."