RI Kutuk Lawatan Menteri Israel ke Kompleks Masjid Al-Aqsa

Indonesia mengecam keras kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada awal pekan ini.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menganggap lawatan Ben-Gvir merupakan provokasi "yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina.

"Indonesia menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem," bunyi pernyataan Kemlu RI pada Rabu (4/1).

Kemlu RI memaparkan Indonesia menekankan kembali pentingnya proses perdamaian Palestina dan Israel berdasarkan prinsip solusi dua negara atau two state solution sesuai parameter yang disepakati internasional.

"Indonesia menyerukan masyarakat internasional khususnya PBB untuk terus mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yg dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di Kawasan."

Kunjungan Ben-Gvir ke Kompleks Masjid Al-Aqsa terjadi usai ia berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin pekan ini.

Kompleks Al-Aqsa sangat sensitif karena turut menjadi tempat ibadah umat Yahudi atau yang biasa mereka sebut sebagai Temple Mount.

Dalam pembicaraan dengan Netanyahu, Ben-Gvir sepakat mengunjungi titik nyala konflik di Yerusalem.

"Kita tak harus tunduk kepada Hamas. Pemerintah kami tak akan menyerah atas ancaman Hamas," ujar Ben-Gvir, seperti dikutip Ynet News.

Lawatan Ben-Gvir itu pun memicu kecaman hingga kritik dari berbagai negara Arab dan Islam. Arab Saudi sampai Turki telah melayangkan kecaman mereka yang menilai lawatan Ben-Gvir tidak bertanggung jawab dan hanya memprovokasi eskalasi konflik Israel-Palestina yang tak kunjung selesai.

Amerika Serikat, Jerman, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengkritik kunjungan Ben-Gvir padahal Washington merupakan sekutu dekat Israel.

Washington mewanti-wanti setiap upaya mengubah status quo Yerusalem dan tempat-tempat suci di kota itu "tidak dapat diterima". Kementerian Luar Negeri AS bahkan menghubungi kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan soal lawatan Ben-Gvir itu.