Uni Eropa Batal Tetapkan Garda Revolusi Iran sebagai Kelompok Teror

Uni Eropa membatalkan rencananya menetapkan Garda Revolusi Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) sebagai organisasi teroris.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan penetapan daftar hitam hanya bisa dilakukan jika pengadilan di negara anggota menjatuhkan putusan yang mengutuk IRGC atas tindakan teror.

"Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diputuskan tanpa keputusan pengadilan terlebih dahulu," katanya kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

Para pejabat UE juga khawatir daftar hitam IRGC akan mengakhiri harapan kecil blok itu untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran.

Perjanjian itu beku sejak pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan tersebut pada 2018 lalu.

Isu daftar hitam ini sendiri mencuat beberapa waktu terakhir, setelah anggota parlemen Eropa mendesak UE memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris karena melakukan penindasan terhadap demonstran dan memasok drone ke Rusia.

Desakan itu terungkap dalam sebuah teks yang tersebar. Teks itu menunjukkan bahwa mayoritas anggota parlemen mendukung langkah tersebut.

IRGC pun mengancam bakal memberikan "balasan" jika Uni Eropa menetapkan mereka sebagai kelompok teroris.

"Jika Eropa membuat kesalahan, mereka harus menerima konsekuensinya," kata kepala IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami, seperti dikutip Sepah News.

Salami juga sesumbar bahwa Uni Eropa "merasa bahwa dengan pernyataan semacam itu bisa mengguncang pasukan besar (IRGC) ini."

Ia mengklaim IRGC tak pernah khawatir mengenai hal itu dan bahkan bisa "bertindak lebih kuat" jika blok tersebut memancing.

"Kami tidak pernah cemas soal ancaman semacam itu atau bahkan bisa menindaknya karena sebanyak musuh kami memberi kesempatan untuk kami bertindak, kami bisa bertindak lebih kuat," ujarnya.

Meski batal memasukkan IRGC ke dalam daftar teroris, negara-negara anggota UE sepakat untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Iran.

Menteri luar negeri dari 27 negara anggota Uni Eropa menyetujui langkah tersebut dalam pertemuan di Brussels pada Senin lalu.

Sanksi baru itu dijatuhkan termasuk kepada Menteri Olahraga dan Pemuda Iran Hamid Sajjadi, seorang gubernur regional, dan anggota parlemen yang dicurigai melakukan tindakan keras terhadap pedemo, seperti dilaporkan Associated Press.