Dalam pidato Malam Tahun Baru, Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menggalang dukungan dari negara itu setelah mengobarkan perang di Ukraina.
Sosiolog Grigory Yudin mengatakan Kremlin tengah mempersiapkan Rusia untuk perang yang besar. Mereka juga memanfaatkan sistem pendidikan untuk mencapai itu.
Pendidikan yang ia maksud yakni memperkenalkan patriotisme di sekolah dasar dan sekolah menengah.
"Kita berbicara soal transformasi pendidikan yang radikal dan lengkap untuk memobilisasi pemuda Rusia untuk perang," kata Yudin, seperti dikutip AFP, Kamis (16/2).
Ia kemudian berujar, "Saat ini pendidikan memiliki dua fungsi, propaganda dan pelatihan militer dasar."
Kelas patriotisme mengkombinasikan revisionisme Perang Dunia II, pelajaran tentang nilai-nilai Rusia, dan narasi Kremlin soal pasukan Moskow yang melindungi rekannya dari gempuran Ukraina.
Putin juga memerintahkan pemutaran bioskop dengan film dokumenter yang didedikasikan untuk serangan di Ukraina.
Selain itu, Kremlin memberi panggung bagi jurnalis yang bekerja di media pemerintah. Salah satu di antaranya bahkan duduk di dewan hak asasi manusia negara itu.
Rusia menuju otoritarianisme
Selama bertahun-tahun, Putin menggunakan narasi Perang Dunia II untuk mengkampanyekan agenda politiknya.
Kini, media pemerintah dan Gereja Ortodoks membangun kebanggaan terhadap tentara itu.
"Ada pemuliaan perang dan unsur kultus kematian," ujar Yudin.
Pada September lalu, tepat saat Putin hendak mengerahkan ratusan ribu cadangan, Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill, dalam khotbahnya mengatakan kematian di Ukraina "menghapus semua dosa."
Salah satu juru kampanye Rusia, Vladimir Solovyov, mengatakan warga Rusia jangan takut mati.
"Hidup sangat dilebih-lebihkan. Mengapa takut terhadap apa yang tak terelakkan," ujar Solovyov.
Kondisi semacam itu, membuat Rusia perlahan kembali ke totalitarianisme.
Peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, Andrey Kolesnikov, menilai Kremlin berpikiran bawah generasi mendatang harus patuh atas kehendak negara.
"Ini bukan lagi hanya negara otoriter," kata Kolesnikov.
Jakarta, CNN Indonesia --
Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun sejak 24 Februari 2022. Usai operasi ini, Kremlin banjir sanksi dan kecaman.
Dalam pidato Malam Tahun Baru, Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menggalang dukungan dari negara itu setelah mengobarkan perang di Ukraina.
Sosiolog Grigory Yudin mengatakan Kremlin tengah mempersiapkan Rusia untuk perang yang besar. Mereka juga memanfaatkan sistem pendidikan untuk mencapai itu.
Pendidikan yang ia maksud yakni memperkenalkan patriotisme di sekolah dasar dan sekolah menengah.
"Kita berbicara soal transformasi pendidikan yang radikal dan lengkap untuk memobilisasi pemuda Rusia untuk perang," kata Yudin, seperti dikutip AFP, Kamis (16/2).
Ia kemudian berujar, "Saat ini pendidikan memiliki dua fungsi, propaganda dan pelatihan militer dasar."
Kelas patriotisme mengkombinasikan revisionisme Perang Dunia II, pelajaran tentang nilai-nilai Rusia, dan narasi Kremlin soal pasukan Moskow yang melindungi rekannya dari gempuran Ukraina.
Putin juga memerintahkan pemutaran bioskop dengan film dokumenter yang didedikasikan untuk serangan di Ukraina.
Selain itu, Kremlin memberi panggung bagi jurnalis yang bekerja di media pemerintah. Salah satu di antaranya bahkan duduk di dewan hak asasi manusia negara itu.
Rusia menuju otoritarianisme
Selama bertahun-tahun, Putin menggunakan narasi Perang Dunia II untuk mengkampanyekan agenda politiknya.
Kini, media pemerintah dan Gereja Ortodoks membangun kebanggaan terhadap tentara itu.
"Ada pemuliaan perang dan unsur kultus kematian," ujar Yudin.
Pada September lalu, tepat saat Putin hendak mengerahkan ratusan ribu cadangan, Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill, dalam khotbahnya mengatakan kematian di Ukraina "menghapus semua dosa."
Salah satu juru kampanye Rusia, Vladimir Solovyov, mengatakan warga Rusia jangan takut mati.
"Hidup sangat dilebih-lebihkan. Mengapa takut terhadap apa yang tak terelakkan," ujar Solovyov.
Kondisi semacam itu, membuat Rusia perlahan kembali ke totalitarianisme.
Peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, Andrey Kolesnikov, menilai Kremlin berpikiran bawah generasi mendatang harus patuh atas kehendak negara.
"Ini bukan lagi hanya negara otoriter," kata Kolesnikov.
