4 Negara Ramai-ramai Kritik Rencana Baru soal Kapal Selam Nuklir AUKUS

CNN Indonesia

Rabu, 15 Mar 2023 14:54 WIB

Sejumlah negara ramai-ramai mengkritik rencana pembuatan kapal selam nuklir melalui kesepakatan trilateral AS, Inggris, dan Australia (AUKUS). — Ilustrasi. Kapal selam nuklir. (AFP/JAMES GLOSSOP)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah negara ramai-ramai mengkritik kesepakatan pertahanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) usai Canberra berencana membeli lima kapal selam nuklir dari Washington.

Awal pekan ini, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan langsung pembelian tersebut. Ia juga mengatakan ketiga negara sepakat membuat kapal selam bertenaga nuklir model baru dengan teknologi dari dua negara itu.

Lihat Juga :

Eks PM Australia Sebut Rencana Kapal Selam Nuklir AUKUS Mengerikan

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan kesepakatan tersebut, Australia bakal mendapat akses langsung ke rahasia nuklir Angkatan Laut AS.

Namun, pengumuman baru itu memicu berbagai respons hingga kritik dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

1. China

China mengecam pengumuman terbaru dari Albanese.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, menapaki jalan yang salah dan berbahaya.

"Pernyataan bersama dan terbaru dari AS, Inggris, dan Australia, menunjukkan bahwa ketiga negara, demi kepentingan geopolitik mereka sendiri, sepenuhnya mengabaikan keprihatinan komunitas internasional dan berjalan semakin jauh di jalur yang salah dan berbahaya," ujar Wang pada Selasa (14/3), seperti dikutip Reuters.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menuduh AUKUS sengaja memicu eskalasi geopolitik di Indo-pasifik dan ingin menghasut perlombaan senjata di kawasan tersebut.

2. Rusia

Juru bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan rencana pembelian dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir itu menimbulkan pertanyaan soal proliferasi nuklir.

Lihat Juga :

Rusia soal Jet Tempur Tabrakan dengan Drone AS: Ini Provokasi

"Ada banyak pertanyaan di sini terkait dengan masalah non-proliferasi. Kami membutuhkan transparansi khusus, dan kami perlu menjawab pertanyaan yang muncul," ujar Peskov pada Selasa (14/3), seperti dikutip Reuters.

Namun, Peskov tak menguraikan lebih lanjut keprihatinan Rusia soal kapal selam bertenaga nuklir itu.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

3. Indonesia

Indonesia turut buka suara terkait rencana baru AUKUS.

Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir dan Pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).

"Indonesia meminta Australia tetap konsisten memenuhi kewajibannya sesuai rezim non-proliferasi senjata nuklir dan IAEA Safeguards dan menyepakati mekanisme verifikasi oleh IAEA yang efektif, transparan dan tidak diskriminatif," demikian pernyataan Kemlu RI di Twitter, Selasa (14/3).

Indonesia, lanjut pernyataan itu, telah mencermati secara seksama kerja sama kemitraan keamanan AUKUS, terutama pengumuman mengenai jalan yang akan ditempuh AUKUS mencapai tingkat kemampuan AUKUS kritikal.

Lihat Juga :

China Tunjuk Jenderal yang Disanksi AS Jadi Menhan, Kenapa?

Menurut Indonesia, upaya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi tanggung jawab semua negara.

"Penting bagi semua negara untuk menjadi bagian dari upaya tersebut," lanjut pernyataan itu.

Sejak awal terbentuk, AUKUS menjadi perdebatan karena membawa unsur kapal selam nuklir. Beberapa pihak menilai kesepakatan itu memicu ketegangan regional.

Para pengamat juga menganggap AS membentuk AUKUS untuk mengimbangi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik.

Lihat Juga :

Kilas Internasional

Dubes Kritik Usulan Cabut VOA WN Ukraina ke Bali hingga Heboh AUKUS

4. Malaysia

Sementara itu, negara tetangga RI, Malaysia meminta semua pihak menghormati pendirian serta pendekatan Malaysia terhadap kapal selam bertenaga nuklir.

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia juga meminta AUKUS mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), dan Deklarasi Asean tentang Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (Zopfan).

"Malaysia menggarisbawahi betapa penting mempromosikan transparansi dan membangun kepercayaan dengan semua negara dan menahan diri dari segala provokasi yang berpotensi memicu perlombaan senjata atau mempengaruhi perdamaian di kawasan," demikian pernyataan resmi itu.