PM Netanyahu Bersikeras Sahkan Perombakan Sistem Peradilan Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan menunda sementara pengesahan sistem peradilan. Namun, dia menegaskan bakal mengesahkan rancangan itu.
Keputusan itu muncul usai demo besar-besaran yang berlangsung selama 12 pekan.
Netanyahu mengatakan dia mengizinkan "penundaan untuk memberi kesempatan dialog nyata."
Ia juga menyebut pemimpin Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz, sebagai mitra potensial untuk dialog. Netanyahu juga mengatakan dia membuka diri untuk menggelar dialog bagi orang-orang yang memiliki niat baik.
Namun, dia tak secara langsung menyebut pemimpin oposisi sekaligus eks PM Yair Lapid.
Netanyahu juga menekankan "bagaimanapun juga" reformasi akan dilakukan untuk "memulihkan keseimbangan" yang sudah hilang di pemerintah Israel.
Selain itu, PM mengindikasikan penundaan tersebut akan berlangsung hingga awal sesi musim panas parlemen, yang dimulai 30 April.
Netanyahu juga menegaskan ia berusaha menghindari perpecahan bangsa. Ia lantas mencela gerakan protes sebagai tindakan ekstremis yang ingin menghancurkan bangsa.
Dalam pidatonya, ia sama sekali tak menyinggung soal pemecatan terhadap Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Menanggapi pengumuman Netanyahu, Gantz menyambut keputusan itu. Ia juga mengatakan bakal menggelar negosiasi di Kediaman Presiden dengan hati terbuka.
"Bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk menyetujui," kata dia.
Sementara itu, Lapid meragukan penundaan tersebut. Ia menegaskan, dialog reformasi yang disepakati harus diakhiri dengan sebuah konstitusi.
"Jika rancangan undang-undang berhenti, dengan tulus dan total, kami siap memulai dialog yang tulus di Kediaman Presiden," ujar Lapid.
Menurut dia, berbagai pihak perlu duduk bersama dan menulis konstitusi Israel berdasarkan nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan.
Belakangan, Israel tengah bergejolak usai Netanyahu berencana merombak sistem peradilan.
Nantinya, sistem itu memberikan kendali lebih banyak kepada politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung.
(isa/bac)