Erdogan Diklaim Bersumpah LGBT Tak Bisa Susupi Pemerintah Turki

Presiden Recep Tayyip Erdogan diklaim bersumpah kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tak akan bisa menyusup ke pemerintahan Turki.

Erdogan menegaskan bahwa LGBT tak bisa menyusup ke Aliansi Rakyat, koalisi pemerintahannya yang terdiri dari sejumlah partai, seperti Partai AK dan MHP.

"Bisakah LGBT menyusup ke Partai AK? Bisakah LGBT menyusup ke MHP? Bisakah LGBT menyusup ke anggota Aliansi Rakyat lainnya?" kata Erdogan di depan para pendukungnya di Istanbul, Minggu (28/5).

Ia lantas menegaskan koalisinya selalu menjunjung nilai-nilai dan konsep keluarga di Turki yang sakral.

"Setiap pemilu adalah kelahiran kembali bagi kami. Keluarga adalah sakral bagi kami. Tidak ada yang bisa menentang keluarga. Kekerasan terhadap perempuan dilarang. Itu haram."

Pernyataan Erdogan itu disampaikan saat sang petahana berkampanye, di mana ia lagi-lagi menuding oposisi sebagai LGBT.

Erdogan memang sering menuduh pihak oposisi, terutama pesaingnya di pemilu, Kemal Kilicdaroglu, sebagai LGBT atau pro-LGBT.

Tudingan itu salah satunya disampaikan saat ia berkampanye di Kota Giresun dan Rize. Kala itu, Erdogan menuding Kilicdaroglu dan sekutunya sebagai kelompok yang mendukung hak kaum LGBT.

Tudingan serupa disampaikan lagi saat dirinya mengklaim kemenangan di depan para pendukung.

Erdogan bertanya para pendukungnya setuju atau tidak bahwa koalisi pengusung Kilicdaroglu, CHP, HDP, IYI, serta "beberapa orang kecil di sebelah mereka" semuanya LGBT.

Para pendukung Erdogan lantas bersorak menyetujui.

Kilicdaroglu sendiri bukanlah pendukung hak-hak LGBT yang vokal dan blak-blakan. Namun, ia memang pernah berjanji mengembalikan Konvensi Istanbul jika terpilih.

Konvensi Istanbul adalah perjanjian mengenai hak asasi manusia (HAM) internasional di bawah naungan Majelis Eropa. Konvensi ini ditandatangani oleh 45 negara ditambah Uni Eropa pada 2011.

Konvensi ini bertujuan untuk memperkuat hukuman atas kekerasan terhadap perempuan.

Pada 2021, Turki menarik diri dari konvensi ini karena menganggap perjanjian tersebut telah "dibajak oleh sekelompok orang yang mencoba menormalkan homoseksualitas."

Turki keluar diduga karena salah satu pasal dalam konvensi menyatakan perempuan transgender adalah perempuan sebenar-benarnya.

Sementara itu, isu LGBT sendiri banyak dinilai para pejabat di pemerintahan konservatif Erdogan sebagai "agama" bagi Amerika dan Eropa. Sebaliknya, ideologi ini dianggap di luar moral Turki.

Pada Februari lalu, Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu pernah mengatakan bahwa kaum pendukung LGBT "mencoba untuk 'ungender' seluruh masyarakat kami dengan nama LGBT."

Seperti dilansir RT, pada rapat umum Turki April lalu, Erdogan pun meminta generasi muda agar tidak mengikuti ideologi LGBT ini. Ia juga mendesak anak-anak muda tidak menentang pernikahan.