Ia menambahkan, "Setelah federasi Rusia melancarkan agresinya, Rusia menduduki Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB."
Menurut Hamianin, beberapa wilayah Ukraina itu saat ini hanya diduduki Kremlin, bukan diperebutkan. Di wilayah itu pula, kata dia, Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hingga genosida
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2014, referendum pernah dilakukan Rusia di wilayah Crimea. Langkah ini dikecam oleh negara-negara Barat sebagai tindakan ilegal dan tidak sah.
Dilansir Associated Press, Moskow menggunakan pemungutan suara sebagai pembenaran untuk mencaplok semenanjung Laut Hitam.
Taktik ini kembali digunakan Kremlin pada September 2022 lalu saat empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, menyatakan ingin bergabung dengan Moskow.
Pejabat pro-Rusia di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia mengklaim lebih dari 90 persen penduduknya mendukung untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Empat wilayah itu di antaranya Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk timur, dan Donetsk.
Saat itu pasukan Rusia dan pasukan separatis lokal telah menguasai hampir semua wilayah Luhansk, namun hanya sekitar 60 persen wilayah Donetsk.
Pengamat menilai dengan gerak cepat menyerap wilayah yang direbut ke Rusia, Kremlin berharap bisa memaksa Ukraina menghentikan serangan balasan dan menerima wilayah pendudukan itu atau menghadapi "pembalasan yang menghancurkan."
Dilansir Al Jazeera, Rusia menguasai lebih dari 90 ribu kilometer persegi wilayah atau sekitar 15 persen dari total wilayah Ukraina.
Pencaplokan Rusia atas empat wilayah Ukraina itu membuat Negeri Beruang Merah mendapatkan wilayah baru yang luasnya setara negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat.
(dna)