Pilot Susi Air Disandera OPM 4 Bulan Lebih, Selandia Baru Buka Suara

Selandia Baru buka suara soal pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang merupakan warga negaranya masih disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak lebih dari empat bulan lalu. 

Melalui pernyataan tertulis, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru mengatakan pemerintahnya masih melakukan berbagai cara untuk memastikan keselamatan Mehrtens. Pernyataan itu diutarakan Wellington usai OPM mengancam bakal membunuh Mehrtens jika tak ada negosiasi dalam waktu dekat.

Lihat Juga : Bos Wagner Makin Brutal, Bersumpah Bakal Bunuh Prajurit yang Membelot

"Keselamatan Merhtens adalah prioritas kami. Kami akan melakukan apa saja yang kami bisa untuk memastikan resolusi damai dan keselamatan pembebasan Mehrtens," ujar juru bicara tersebut kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

Jubir Kemlu Selandia Baru kemudian berkata, "Termasuk bekerja sama secara erat dengan pemerintah Indonesia."

Lebih lanjut, dia menerangkan Selandia Baru telah mengerahkan staf konsuler ke Papua.

Pemerintah Wellington, kata jubir itu, juga mendukung keluarga Mehrtens yang berada di Selandia Baru dan Indonesia. Istri Mehrtens merupakan warga negara Indonesia. Pilot itu disebut ikut tinggal di RI selama beberapa waktu.

Namun, untuk saat ini keluarga Mehrtens memerlukan privasi.

[Gambas:Video CNN]

"Mereka telah meminta privasi di situasi yang sangat menantang ini," lanjut jubir itu.

Dalam video yang dirilis pada 26 Mei, Mehrtens menyebut OPM akan menembak dia jika tidak ada negosiasi dalam dua bulan ke depan.

Sementara itu, pasukan Indonesia berusaha mengedepankan negosiasi untuk menyelamatkan pilot tersebut. Namun, hingga kini belum ada perkembangan terbaru.

Lihat Juga : China Sambut Presiden Abbas di Beijing: Palestina Teman Lama Tiongkok

Di video lain, Rumianus Wandikbo dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta negara lain terlebih dalam pembicaraan Indonesia dan kelompok separatis.

Negara itu di antaranya Selandia Baru, Australia, dan sejumlah negara Barat.

"Kami tidak meminta uang. Kami benar-benar menuntut hak kami untuk kedaulatan," kata Rumianus di rekaman tersebut.

Menanggapi rekaman itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tak akan melibatkan negara lain dalam membebaskan Mehrtens.

"Kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain. Ini internal kita, dan kita bisa melakukan itu," kata Mahfud pada akhir Mei lalu.

Mahfud menilai jika pemerintah menerima bantuan dari pihak lain, maka pika luar akan ikut campur, termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM internasional yang datang ke kita," lanjut dia.

OPM menculik Mehrtens sjak 7 Februari. Hingga kini, keberadaan dia tak diketahui. Selandia Baru terus menekankan agar upaya penyelamatan dilakukan secara damai.