Kalah Pemilu, PM Thailand yang Berkuasa Lewat Kudeta Putuskan Pensiun

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai pemimpin negara tersebut dan memutuskan pensiun dari politik pada Selasa (11/7).

Keputusan itu diumumkan partai Prayut dua hari sebelum parlemen Thailand menunjuk PM baru setelah partai anak muda Move Forward Party (MFP) memenangkan pemilihan umum dan mengalahkan koalisi junta militer Prayut pada Mei lalu.

Lihat Juga : Imigrasi Klaim 1.000 Mahasiswa RI Jadi WN Singapura per Tahun, Kenapa?

Prayut berkuasa sejak sembilan tahun lalu melalui kudeta militer. Pada Agustus 2014, Prayut memimpin kudeta di tengah krisis politik yang terus merongrong Thailand sejak 2013.

Raja Thailand saat itu, Bhumibol Adulyadej mendukung kudeta tersebut dan secara formal menunjuk Prayut untuk memimpin pemerintahan.

Pada 2019, koalisi partai Prayuth memenangkan mayoritas kursi parlemen dan kembali terpilih menjadi PM Thailand.

Namun, banyak oposisi terutama kaum muda menganggap pemilu 2019 sudah diatur sedemikian rupa agar rezim militer tetap berkuasa.

Lihat Juga : Adik Kim Jong Un Ngamuk, Ancam Tembak Jet Mata-mata AS Terobos Korut

[Gambas:Video CNN]

Dikutip CNN, puncak amarah publik pun terbayar pada pemilu Mei lalu ketika MFP berhasil mengalahkan koalisi partai Prayut dalam pemilu.

Meski memenangkan pemilu, sebuah partai atau koalisi perlu memenangkan suara mayoritas di kedua majelis parlemen Thailand untuk bisa menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan.

Ketua Partai MFP, Pita Limjaroenrat, berjanji akan melakukan demiliterisasi Thailand jika nantinya berhasil membentuk pemerintahan dan menjadi perdana menteri.

Saat wawancara dengan CNN, Pita mengatakan prioritas kebijakannya selama empat tahun ke depan yakni melakukan demiliterisasi, demonopolisasi, dan mendesentralisasikan Thailand.

"Dengan pendekatan tiga cabang, itulah satu-satunya cara agar kita mendemokratisasi Thailand dan memastikan Thailand kembali ke bisnis, Thailand kembali ke arena global," kata dia seperti dikutip CNNyang tayang Rabu (17/5).

Ia lalu berujar, "Dan memastikan bahwa negara [tidak hanya] berkontribusi tetapi juga menguntungkan dengan definisi globalisasi."

Di pemilu pekan lalu, MFP meraih banyak suara dari kalangan anak muda karena gebrakannya.

Partai ini ingin mengubah undang-undang lese majeste, mengusulkan perubahan struktur militer, mengurangi anggaran militer dan jenderal.MFP juga ingin membuat militer menjadi instansi yang transparan dan akuntabel.