3 Kemungkinan Penyebab Capres Ekuador Dibunuh H-11 Pemilu

2. Jebloskan eks Presiden Rafael Correa ke penjara

Villavicencio dikenal vokal dalam memberantas korupsi. Mantan anggota parlemen sejak 2017 ini bahkan berkontribusi dalam penyelidikan kasus suap eks Presiden Ekuador Rafael Correa.

Dia menemukan bukti penyuapan dan skema pendanaan kampanye curang selama masa pemerintahan Correa dari 2007-2017. Correa pun dijerat pidana dan dipenjara delapan tahun.

Imbas hal ini, Villavicencio dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Correa. Dia dijatuhi hukuman penjara 18 bulan, namun melarikan diri, karena dituding melakukan spionase dan meretas email pemerintah.

Lihat Juga : Bagaimana Peran Kartel Sinaloa dalam Penembakan Capres Ekuador?

3. Lantang kecam pejabat yang korupsi 

Mantan urnalis ini juga lantang dalam menyuarakan kebobrokan negara terutama soal korupsi. Villavicencio pernah mengecam eksekutif tingkat tinggi di industri minyak, pertambangan, dan listrik Ekuador, karena dianggap merugikan negara.

Bahkan, dia berani mengecam raksasa minyak China, perusahaan teknik Brasil, dan perusahaan perdagangan minyak global saat dirasa terjadi penyelewengan.

Laporan kecurigaan dia salah satunya dituangkan dalam bukunya mengenai korupsi dan polusi terkait sektor minyak Ekuador yang tengah booming.

Beberapa laporan investigasinya juga diserahkan langsung kepada jaksa federal dan Presiden Guillermo Lasso.

Lihat Juga : Siapa Fernando Villavicencio, Capres Ekuador yang Ditembak Mati?

[Gambas:Video CNN]

Salah satu laporan disebut "Laporan Petrochina", yang mengungkap bagaimana negara itu membiarkan Negeri Tirai Bambu mengendalikan begitu banyak ekspor minyaknya dengan imbalan pinjaman pemerintah senilai miliaran dolar.

Villavicencio, yang pernah bekerja di perusahaan minyak negara Petroecuador, menuding kesepakatan pinjaman itu penuh dengan korupsi dan merusak keuangan negara.

Di antara tuduhan laporannya yakni Ekuador kehilangan setidaknya 5 miliar USD atau setara Rp76 triliun pendapatan minyak karena para pejabat meminta suap senilai 70 juta USD (Rp 1 triliun) dari perusahaan perdagangan minyak global.