China Cap AS Tukang Kibul usai Sebut Pentagon Catut Prabowo soal LCS

China menyebut Amerika Serikat tukang bohong usai dianggap mencatut pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto soal Laut China Selatan (LCS).

Tudingan itu diucapkan China setelah Kementerian Pertahanan AS merilis pernyataan bersama Prabowo dan Menhan Lloyd Austin saat bertemu di Washington D.C pada 24 Agustus lalu. Dalam pernyataan Kemhan AS itu, Prabowo dan Austin disebut sepakat menganggap klaim teritorial China di LCS melanggar hukum internasional

Lihat Juga : Apa Alasan Negara Melanesia Tolak ULMWP Benny Wenda Jadi Anggota?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, Wang Wenbin, mengatakan Kedutaan Besar China di Jakarta telah berkomunikasi dengan Indonesia dan menyebut pernyataan AS tak benar. Ia lalu menuding Washington menggunakan diplomasi kebohongan.

"Ini bukan pertama kali kejadian semacam itu, saya mengira ini adalah contoh lain diplomasi koersif AS atau diplomasi kebohongan atau diplomasi hasutan yang dilakukan AS," kata Wang saat konferensi pers rutin pada Selasa (28/8), dikutip situs resmi Kemlu China.

Wang mengatakan negara-negara di kawasan punya aspirasi dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

AS, lanjut dia, perlu dengan sungguh-sungguh menghormati upaya negara di kawasan untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

[Gambas:Video CNN]

"[AS] berhenti ikut campur dalam permasalahan Laut Cina Selatan, berhenti menabur perselisihan dan menimbulkan masalah, serta menahan diri untuk tak mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan," imbuh Wang.

Sebelumnya, rilis AS soal pertemuan Prabowo dan Austin menjadi perbincangan. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kedua Menhan sepakat klaim China soal LCS melanggar hukum internasional.

Pernyataan Menhan AS dan RI itu muncul saat Prabowo berkunjung ke Washington pada 24 Agustus.

"Mereka (Prabowo dan Austin) memandang bahwa klaim maritim China yang ekspansif di Laut China Selatan tidak sejalan dengan hukum internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS)," bunyi pernyataan Kemhan AS soal pertemuan Prabowo dan Austin.

Laut China Selatan memang menjadi kawasan rawan konflik usai China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan itu. Perairan ini berdekatan dengan teritorial beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, hingga Brunei.

Negara-negara tersebut tak jarang berselisih dengan China.

Klaim China di LCS memang pernah ditolak Pengadilan Arbitrase Internasional sekitar 2016 usai digugat Filipina.

Namun, China tetap menunjukkan agresivitasnya di perairan itu dengan membangun pulau hingga memasang instalasi militer.

Indonesia menyatakan tak punya sengketa maritim dengan China di Laut China Selatan. Namun, manuver kapal-kapal China di LCS dekat Natuna kerap membuat pemerintah RI cemas.

Sejumlah kapal ikan dan kapal patroli Negeri Tirai Bambu juga sempat bersitegang dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI karena memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

China juga beberapa kali menganggap wilayah Natuna Utara bagian dari Laut China Selatan.

Sementara itu, AS tak punya sengketa di LCS.

Namun, Washington telah lama mengecam klaim teritorial sepihak China di perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan utama di dunia.

AS kerap mengkampanyekan kebebasan bernavigasi di LCS sebagai perairan internasional sehingga kapal dan pesawat asing bisa bebas melewati kawasan tersebut.