KTT Negara Melanesia Akui Kedaulatan Indonesia atas Papua

4. Surati RI agar izinkan PBB ke Papua

Selain itu, MSG juga meminta ketua organisasi ini untuk menulis surat ke "associate member" atau anggota asosiasi, dalam hal ini Indonesia, agar mengizinkan kunjungan Komisaris HAM PBB ke Papua Barat.

"Dan meminta Komisi Tinggi HAM PBB membuat laporan soal pelanggaran HAM di Papua, disampaikan di waktu yang tepat untuk menjadi pertimbangan di KTT MSG selanjutnya pada 2024," demikian dokumen itu.

Lihat Juga : China Cari Gara-gara, Rilis Peta Baru Klaim Wilayah India-Dekat RI

5. MSG temani PBB saat ke Papua

Para pemimpin juga meminta sekretariat menemani Komisioner HAM PBB saat berkunjung ke Papua.

"Dan membuat laporan mengenai perkembangan sosial-ekonomi yang konstruktif di Papua Barat dan wilayah Papua dan disampaikan untuk pertimbangan di KTT MSG pada 2024," lanjut mereka.

6. Bangun dialog bahas Papua

Para pemimpin MSG juga meminta sekretariat membangun pengaturan dialog melalui pemerintah Indonesia, selama pertemuan tingkat tinggi (SOM).

"Di mana pemangku kepentingan terkait bisa diundang untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan di wilayah Papua."

Menanggapi komunike ini, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Kadir Jailani menyambut baik.

"Kami menyambut baik komunike ini karena menegaskan kembali kedaulatan Indonesia di Papua," kata Kadir kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).