Pemerintah Indonesia akhirnya buka suara setelah gaduh soal Peta Standar China yang dirilis pemerintah Beijing baru-baru ini.
Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini menghadapi permasalahan baru dari internal negara, usai geger kasus korupsi dan suap di tubuh militer.
Berikut rangkumannya dalam Kilas Internasional pagi ini, Jumat (1/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan posisi Indonesia konsisten, terkait ramainya isu Peta Standar China Edisi 2023 yang dirilis pemerintah Beijing minggu ini.
"Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten yaitu bahwa penarikan garis apapun, klaim apapun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982," kata Retno di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).
Pernyataan ini disampaikan usai peta baru China mengklaim sejumlah wilayah sengketa dengan beberapa negara salah satunya Laut China Selatan dekat RI, Malaysia, Vietnam, hingga Filipina.
Negara Melanesia menegaskan kembali kedaulatan RI atas Papua, yang tertuang dalam dokumen "Joint Communique 22nd MSG Leaders Summit" pada 24 Agustus lalu.
Komunike tersebut merupakan hasil dari KTT MSG yang digelar di Vanuatu pada 23-24 Agustus, di mana RI hadir sebagai associated member.
"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian bunyi dokumen itu yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (30/8).
Belum usai dihadapkan invasi Rusia sejak lebih dari setahun terakhir, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini menghadapi "cobaan" baru kasus korupsi dan suap di tubuh militer negaranya.
Presiden Volodymyr Zelensky pusing gegara korupsi di antara para pejabat militer karena menerima suap dari warga Ukraina yang tak mau perang.
Dalam video pidatonya pada Rabu (30/8), Zelensky mengatakan Ukraina saat ini dilanda korupsi sistematis, yakni warga ramai-ramai melakukan suap demi memperoleh pengecualian medis agar tak diminta berperang.
Zelensky menyebut Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional sudah menelusuri data yang menunjukkan peningkatan atas pengecualian medis palsu, kasus suap, dan data penerbangan ke luar negeri. Data ini meningkat sejak invasi pecah pada Februari 2022 lalu.
(dna)