Hindari Shutdown, DPR AS Loloskan RUU Anggaran Sementara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) telah mensahkan rancangan undang-undang RUU untuk anggaran pendanaan pemerintah untuk 45 hari ke depan, Sabtu (30/9). Langkah ini dilakukan agar pemerintah AS terhindar dari penutupan sementara atau government shutdown.

DPR AS memberikan suara 88-9 untuk mendanai pemerintah hingga pertengahan November dengan resolusi yang telah disetujui, mengutip AFP, Minggu (1/10).

Sebelumnya, pemerintah federal AS terancam shutdown dalam 18 jam ke depan setelah Kongres lagi-lagi gagal menyepakati serangkaian anggaran negara pada Sabtu (30/9).

Jika jajak pendapat Sabtu siang waktu setempat kembali gagal meloloskan undang-undang anggaran federal, pemerintah AS terpaksa tutup sebagian atau partial shutdown.

Ancaman pemerintah "tutup" ini berakar dari penolakan RUU untuk anggaran pendanaan pemerintah sementara oleh Partai Republik pada Jumat (29/9).

Hal ini terjadi usai Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy kembali gagal menemukan kesepakatan di dalam partainya sendiri untuk memperluas pendanaan pemerintah, sehingga membuat Kongres menemui jalan buntu.

"Pembicaraan harus terjadi antara McCarthy dan para kaukusnya. Itulah yang harus diperbaiki, itulah kekacauan yang kami lihat," ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.

Jean-Pierre juga memastikan bahwa Presiden Joe Biden tidak akan ikut andil dalam kisruh internal yang terjadi di Partai Republik tersebut.

Menurut laporan Channel NewsAsia, layanan pemerintah yang krusial akan tetap berfungsi. Namun, aktivitas di taman nasional ikonis seperti Yosemite ataupun Yellowstone akan terdampak dari shutdown ini.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Lael Brainard, mengatakan kepada CNBC bahwa shutdown ini telah menempatkan AS dalam risiko berbahaya yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Risiko yang bisa merambat ke berbagai sektor meliputi keterlambatan perjalanan udara, imbas pengawas lalu lintas udara yang terancam harus bekerja tanpa gaji.

Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa penutupan layanan pemerintah ini dapat juga menunda peningkatan infrastruktur.

"Dalam jangka pendek, shutdown pemerintah hanya akan mengurangi GDP sebesar 0,2 persen setiap minggu berlangsung," kata Yellen melalui keterangan resmi dari Center for Strategic and International Studies.

"Namun, menghentikan fungsi perdagangan penting Amerika Serikat juga akan merusak kredibilitas AS sebagai mitra dagang, menghambat negosiasi yang sedang berlangsung, dan menghambat kemampuan penegakan kontrol ekspor," sambungnya.

Kisruh keuangan ini juga membayangi kebijakan Biden untuk menyokong dana Ukraina dalam perang melawan Rusia.

Bagi anggota Partai Republik garis keras yang menggagalkan RUU Anggaran tersebut, menghentikan bantuan kepada Ukraina juga menjadi tujuan utama.

Meski begitu, sebagian besar anggota Kongres dari Partai Republik terus mendukung sikap AS terhadap Ukraina.