Wilson turut memprediksi bahwa pemerintahan Indonesia sekali lagi bisa berjalan tanpa oposisi.
"Di masa kepresidenan Prabowo, mungkin terdapat perluasan pendekatan pemerintahan 'tanpa oposisi', yang dibingkai oleh kiasan nasionalis untuk menjaga persatuan," kata dia.
Logika ini sudah pernah dianut sebelumnya oleh Jokowi ketika menjadikan Prabowo sebagai menteri pertahanannya, setelah bersaing dengan dia di dua kontestasi pemilu pada 2014 dan 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di pilpres kali ini, Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Partai yang tergabung dalam koalisi ini antara lain Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, PBB, dan Partai Gelora.
Persatuan partai dalam koalisi ini semata-mata untuk menggabungkan suara, namun juga bisa dipandang sebagai upaya melemahkan oposisi.
Seiring dengan ini, Prabowo pernah mengatakan ingin memasukkan "semua pihak" dalam pemerintahan di masa depan. Langkah ini menurut Wilson akan menyerupai model berbasis musyawarah dan berfungsi memperkuat kekuasaan eksekutif.
Wilson pun menilai dalam skenario semacam itu, proses inti demokrasi seperti pemilu bisa dipertahankan, meski dalam skala yang lebih kecil.
"Namun, potensi untuk menghasilkan perubahan substantif sebagian besar hilang," ucap dia.
(blq/rds/bac)