Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, turut mengatakan pemilu Rusia "ilegal" dan secara gamblang "menggarisbawahi kedalaman penindasan di bawah rezim Presiden Putin, yang berusaha membungkam oposisi terhadap perang ilegalnya (di Ukraina)."
"Putin menyingkirkan lawan-lawan politiknya, mengontrol media, dan menobatkan dirinya sendiri sebagai pemenang. Ini bukan demokrasi," ujarnya, seperti dikutip AFP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavský menyebut pemilihan presiden di Rusia "lelucon."
Presiden Moldova, Maia Sandu, mengatakan pemilu Rusia bukanlah pemilu yang bebas dan adil ketika para oposisi ditendang dari kontestasi, dipenjara, bahkan diusir dari negara.
Pilpres Rusia juga tidak demokratis lantaran warga ketakutan untuk berbicara secara bebas dan pers terbungkam.
"Ini bukan pilihan warga negara yang sadar dan bebas," ujar dia.
Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengecam pemungutan suara di Rusia sebagai ketidakbebasan maupun ketidakadilan.
"Kami terus bekerja untuk perdamaian yang adil yang akan membawa Rusia mengakhiri agresi di Ukraina," tuturnya.
Negara yang berbatasan dengan Rusia ini menyebut fakta bahwa Kremlin telah menyelenggarakan pemungutan suara di beberapa wilayah Ukraina yang diduduki Moskow adalah bentuk "pelanggaran serius terhadap hukum internasional."
Ia lantas memuji orang-orang Rusia yang "masih berani berusaha untuk membuat Rusia yang berbeda dan lebih baik."
(bac)