Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya 173 orang tewas buntut kerusuhan di Bangladesh hingga Selasa (23/7).
Kerusuhan imbas demo besar-besaran ini juga telah mengakibatkan 1.200 orang ditangkap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerusuhan ini bermula dari demo yang dilakukan mahasiswa yang menentang sistem kuota pegawai negeri sipil. Nyaris setiap hari selama berminggu-minggu, mahasiswa di Bangladesh mendesak agar penerimaan kerja di lingkup pemerintahan menggunakan skema berbasis prestasi.
Saat ini, Pemerintah Bangladesh memberlakukan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan di lingkup pemerintah kepada keluarga veteran perang 1971.
Menurut para kritikus, sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan sebaliknya merugikan anak-anak berprestasi.
Pada 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota ini menyusul protes besar-besaran mahasiswa.
Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.
Koordinator aksi di Kota Narayanganj, Farhana Manik Muna, mengatakan para aktivis ingin pemerintah membentuk komisi untuk mengusulkan reformasi sistem kuota.
"Kami tak menyerukan pembatalan besar-besaran terhadap semua reservasi kuota. Sebaliknya, kami menginginkan pendekatan yang masuk akal untuk membantu kelompok yang kurang beruntung," kata Farhana.
Angka pengangguran di Bangladesh belakangan sedang meningkat drastis. Lapangan kerja bagi masyarakat juga tak cukup dan ekonomi negara itu terus merosot tajam.
Menurut profesor studi pembangunan di Universitas Dhaka Rashed Al Mahmud Titumir, "gerakan reformasi kuota" ini adalah soal ketidakamanan pendapatan.
"Ini tentang kelangkaan atau ketidakamanan yang terus-menerus mengenai lapangan kerja dan pendapatan, yang dihadapi kaum muda," kata Titumir, dikutip Reuters, Jumat (19/7).
Bersambung ke halaman berikutnya...
Masalah Pengangguran di Bangladesh
Demo tolak pembatasan kuota PNS berujung kerusuhan di Bangladesh. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)
Berdasarkan statistik resmi, hampir satu dari lima warga Bangladesh berusia antara 15 dan 24 tahun tak punya pekerjaan dan tak bersekolah.
Lulusan universitas bahkan menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan lulusan sekolah menengah atau sederajat.
Setiap tahun, sekitar 650.000 lulusan perguruan tinggi bersaing memasuki lapangan kerja. Banyak di antara mereka mengikuti ujian masuk pegawai negeri.
Pada 2023, sebanyak 346.000 kandidat mengikuti ujian masuk PNS untuk 3.300 posisi.
Bagi sejumlah pihak, menjadi PNS adalah pekerjaan yang menjanjikan dari segi pendapatan serta keamanan dan dinilai prestise.
Namun, pekerjaan kerah biru kian sulit didapat bahkan di sektor tekstil dan garmen. Padahal ekspor di bidang ini melonjak empat kali lipat sejak 2008.
"Bagi negara yang berupaya memanfaatkan bonus demografi, krisis lapangan kerja yang dihadapi oleh kaum muda merupakan kerugian yang sangat besar," kata Titumir.
Sejalan dengan ini, koordinator gerakan reformasi kuota Nahid Islam menilai Bangladesh perlu strategi yang lebih komprehensif untuk menambah pasar tenaga kerja.
"Kami menginginkan reformasi dalam rekrutmen pekerjaan di pemerintahan, dan juga program untuk menciptakan lapangan kerja di seluruh perekonomian," ucap Nahid.
Saat ini, mahasiswa Bangladesh memutuskan untuk menangguhkan demonstrasi menyusul banyaknya korban tewas dan ditangkap. Nahid mengatakan kepada AFP bahwa protes akan dihentikan "selama 48 jam" ke depan.
