Menanti Taji ASEAN-RI saat Nuklir Korut Intai Semenanjung Korea

Penggunaan frasa "semua pihak agar menahan diri" merupakan hal yang umum di ASEAN.

Organisasi ini enggan berkonflik dan mengutamakan dialog untuk memecahkan masalah. ASEAN juga selalu menginginkan perdamaian.

Di luar itu, 8 anggota ASEAN dan satu berstatus observer yakni Timor Leste memiliki hubungan diplomatik dengan Korut.

Negara-negara itu yakni Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Lihat Juga : Korsel Gandeng ASEAN usai Kim Jong Un Tambah Kekuatan Nuklir Korut

Korut tak akan membiarkan ASEAN meninggalkan mereka dan akan menarik blok ini untuk mendekat.

Selain itu, ASEAN memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Korea Selatan. Posisi dan prinsip ASEAN membuat blok ini hanya mengandalkan komunikasi serta pesan yang berkelanjutan ke Korut.

RI bisa dorong perdamaian di Semenanjung Korea

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Sya'roni Rofii menyebut RI perlu menggandeng ASEAN untuk menyampaikan sikap bersama.

"Ini terkait kerugian yang akan ditimbulkan jika eskalasi berlanjut menjadi konflik bersenjata," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/9).

Indonesia juga bisa menggandeng China dan Rusia untuk berbicara ke Korea Utara demi meredakan konflik di Semenanjung. Kedua negara ini punya pengaruh kuat ke pemerintahan Kim Jong Un.

China juga memiliki hubungan yang baik dengan Korea Selatan.

Di luar itu, Sya'roni meyakini pemerintahan Indonesia mendatang, di bawah kendali Prabowo Subianto, RI memiliki peluang lebih besar untuk bisa mendekat dan didengar Korea Selatan dan Korea Utara secara sendiri.

Prabowo akan dilantik menjadi presiden Indonesia pada Oktober mendatang.

"Pak Prabowo dengan berkaca pada posisinya saat ini sebagai Menhan punya kecenderungan untuk aktif dalam luar negeri," ungkap Sya'roni.

Dia memandang kebijakan politik luar negeri harus dinavigasi langsung oleh kepala negara.

Indonesia mungkin bisa mengundang pemimpin Korsel-Korut untuk datang "ke Indonesia" dan melakukan pertemuan di sini.

Dalam pertemuan tersebut disinggung soal perjanjian damai, denuklirisasi, aturan internasional yang harus dipatuhi, dan tindakan yang mencegah provokasi.

Lihat Juga : Inggris Bantah Diplomat di Rusia Jadi Mata-mata: Tak Berdasar

Tanpa denuklirisasi perdamaian dan stabilitas di kawasan Semenanjung Korea tak akan pernah terwujud.

Menyoal denuklirisasi Menteri Luar Negeri RI periode 2001-2009 Hassan Wirajuda menyebut perlu evaluasi kembali dan mengubah sistem multilateral yang mengatur non-proliferasi nuklir agar lebih efektif.

"Oleh karena itu, sudah waktunya untuk membawa seluruh negara pemilik nuklir, baik nuclear weapon states maupun nuclear armed states, untuk duduk bersama dengan diatur oleh aturan universal yang sama yang terkandung dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1975," kata Hassan saat menjadi pembicara di World Peace Forum ke-11 di Beijing pada Juli 2023.

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1975 bertujuan untuk mencegah bahaya perang nuklir dengan membatasi kepemilikan senjata nuklir. Kesepakatan tersebut mencakup nonproliferasi, perlucutan, dan hak menggunakan teknologi nuklir demi kepentingan damai,

Per Januari 2024, Korut diperkirakan memiliki 50 hulu ledak dan bahan fisil untuk sekitar 70-90 senjata nuklir.

Korea Utara juga diperkirakan memiliki 60-80 kilogram plutonium dan 280-1.500 kilogram uranium yang diperkaya tinggi.