Di Balik Rencana Trump Tunjuk Elon Musk-Host Fox News Masuk Kabinet
tim | CNN Indonesia
Jumat, 15 Nov 2024 07:25 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Trump tunjuk Elon Musk masuk kabinet. Foto: Getty Images via AFP/ANDREW HARNIK
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden terpilih Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan sejumlah nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan baru Amerika Serikat.
Nama-nama yang masuk kabinet di antaranya taipan AS sekaligus pemilik X Elon Musk, presenter berita Fox News Pete Hegseth, investor real estate hingga Steven Witkoff.
Pilihan Trump yang dianggap paling menyakitkan adalah saat mengumumkan Matt Gaet menjadi jaksa agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keempat orang itu merupakan pendukung setia dan turut membantu Trump memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) pada awal November lalu.
Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa usaha Trump menjadi semacam serangan penolakan layanan terkait salah satu pemeriksaan terhadap kepresidenan.
Trump menilai pemimpin mayoritas Senat berikutnya mengizinkan penunjukan saat reses. Artinya, dia akan memiliki kewenangan untuk melantik kabinet secara sepihak.
Dalam kata lain, pilihan Trump tampaknya dirancang untuk mengacaukan pemerintahan.
Dalam konstitusi AS, senat juga memiliki wewenang menyetujui atau menolak orang yang ditunjuk presiden untuk suatu lembaga.
Waldman dan sejumlah pihak meragukan kemampuan nama-nama yang sudah diumumkan Trump untuk menduduki posisi strategis, terutama jabatan jaksa agung.
Gaetz menjadi perbincangan karena dia tak punya pengalaman di Kementerian Kehakiman atau jaksa penuntut. Sementara itu, jaksa agung merupakan pejabat penegak hukum tertinggi di Amerika Serikat.
Trump berulang kali dalam kampanye mengatakan ingin mengakhiri "persenjataan" Kementerian Kehakiman yang sudah mengajukan kasus pidana.
Dia beranggapan kasus terhadap dirinya bermotif politik. Pada 2023, Penasihat khusus Kementerian Kehakiman Jack Smith mengajukan kasus federal terkait Trump di Washington DC dan Florida.
Di Washington DC, Smith mendakwa Trump karena berupaya membatalkan kekalahan dalam pemilu 2020. Kasus ini terhenti berbulan-bulan usai Trump mendesak pengadilan federal memberi kekebalan hukum.
Di Florida, Smith mengajukan dakwaan bahwa Trump mengambil dokumen rahasia secara ilegal dari Gedung Putih dan menolak mengembalikan dokumen tersebut.
Penunjukan jaksa agung itu juga disebut-sebut untuk membatalkan kasus-kasus yang menjerat Trump.
"Gaetz akan melakukan persis apa yang diperintahkan Trump. Itulah sebabnya, saya kira, dia dipilih," kata salah satu sumber yang dekat dengan Trump, dikutip Reuters, Kamis (14/11).
Nama lain yang turut mengejutkan adalah Hegseth yang akan menduduki posisi Menteri Pertahanan.
Dia memang memiliki rekam jejak militer dan menjadi presenter berita terkemuka. Namun, Hegseth dianggap tak cukup berpengalaman.
Sebagaimana loyalis Trump yang lain, Hegseth juga akan mematuhi perintah bosnya.
Lanjut ke sebelah...
Di periode pertama memimpin AS, Trump memaksa negara harus menerapkan visinya. Dia kerap frustasi dengan pejabat tinggi yang lamban, mengesampingkan, atau membujuk dia agar menggagalkan rencananya.
Menteri Pertahanan Mark Esper era Trump bahkan pernah keberatan atas usulan Trump soal serangan rudal ke kartel narkoba di Meksiko. Negara ini merupakan mitra dagang terbesar AS.
Sementara itu di periode kedua, Trump ingin mengerahkan pasukan khusus AS melawan kartel Meksiko.
Terkait masalah perbatasan, Trump bahkan menunjuk Tom Homan sebagai pemimpin perbatasan atau disebut (border czar).
Nama lain yang tak luput jadi sorotan adalah Tulsi Gabbard. Ia ditunjuk menjadi direktur intelijen nasional dan harus mengawasi 18 badan mata-mata.
Gabbard padahal hanya punya sedikit pengalaman langsung soal pekerjaan intelijen.
Dia juga menunjuk Musk untuk mengurus departemen efisiensi pemerintah dan memilih Marco Rubio menjadi Menteri Luar Negeri.
Sejumlah pengamat menilai Trump akan fokus masalah dalam negeri dan ekonomi. Permasalahan anggaran sempat menjadi perdebatan alot di kongres saat presiden AS Joe Biden meminta anggaran bantuan untuk Ukraina dan Rusia.
"Pemilihan ini akan memberi lebih banyak kebebasan dibanding masa jabatan presiden di periode pertama," demikian laporan Reuters.
Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Timur Tengah di periode pertama Trump, Michael Mulroy, juga pernah mengatakan dia akan menunjuk orang-orang yang memiliki pandangan serupa soal kebijakan luar negeri.
"Itu akan berdasarkan kesetiaan ke Trump, keyakinan kuat terhadap jenis kebijakan luar negeri, yang fokus ke Amerika Serikat dan tak terlalu mengurusi semacam kebijakan globalis," ujar Mulroy pada 2023.
Dia juga menekankan orang-orang yang dipilih Trump kemungkinan tak akan menentang dia.
Senada, penasihat keamanan era Trump Robert O'Brien mengatakan politikus Republik itu menyadari pembantu atau staf dia adalah kebijakan.
"Di awal pemerintahan, ada banyak orang yang tertarik menerapkan kebijakan mereka sendiri, bukan kebijakan presiden," kata O'Brien.
Para ajudan dan mantan ajudan Trump meyakini bahwa memiliki banyak loyalis di pemerintahan bisa memajukan kebijakan prioritas luar negeri dengan cepat dan efisien.
Presiden terpilih Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan sejumlah nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan baru Amerika Serikat.
Nama-nama yang masuk kabinet di antaranya taipan AS sekaligus pemilik X Elon Musk, presenter berita Fox News Pete Hegseth, investor real estate hingga Steven Witkoff.
Pilihan Trump yang dianggap paling menyakitkan adalah saat mengumumkan Matt Gaet menjadi jaksa agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keempat orang itu merupakan pendukung setia dan turut membantu Trump memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) pada awal November lalu.
Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa usaha Trump menjadi semacam serangan penolakan layanan terkait salah satu pemeriksaan terhadap kepresidenan.
Trump menilai pemimpin mayoritas Senat berikutnya mengizinkan penunjukan saat reses. Artinya, dia akan memiliki kewenangan untuk melantik kabinet secara sepihak.
Dalam kata lain, pilihan Trump tampaknya dirancang untuk mengacaukan pemerintahan.
Dalam konstitusi AS, senat juga memiliki wewenang menyetujui atau menolak orang yang ditunjuk presiden untuk suatu lembaga.
Waldman dan sejumlah pihak meragukan kemampuan nama-nama yang sudah diumumkan Trump untuk menduduki posisi strategis, terutama jabatan jaksa agung.
Gaetz menjadi perbincangan karena dia tak punya pengalaman di Kementerian Kehakiman atau jaksa penuntut. Sementara itu, jaksa agung merupakan pejabat penegak hukum tertinggi di Amerika Serikat.
Trump berulang kali dalam kampanye mengatakan ingin mengakhiri "persenjataan" Kementerian Kehakiman yang sudah mengajukan kasus pidana.
Dia beranggapan kasus terhadap dirinya bermotif politik. Pada 2023, Penasihat khusus Kementerian Kehakiman Jack Smith mengajukan kasus federal terkait Trump di Washington DC dan Florida.
Di Washington DC, Smith mendakwa Trump karena berupaya membatalkan kekalahan dalam pemilu 2020. Kasus ini terhenti berbulan-bulan usai Trump mendesak pengadilan federal memberi kekebalan hukum.
Di Florida, Smith mengajukan dakwaan bahwa Trump mengambil dokumen rahasia secara ilegal dari Gedung Putih dan menolak mengembalikan dokumen tersebut.
Penunjukan jaksa agung itu juga disebut-sebut untuk membatalkan kasus-kasus yang menjerat Trump.
"Gaetz akan melakukan persis apa yang diperintahkan Trump. Itulah sebabnya, saya kira, dia dipilih," kata salah satu sumber yang dekat dengan Trump, dikutip Reuters, Kamis (14/11).
Nama lain yang turut mengejutkan adalah Hegseth yang akan menduduki posisi Menteri Pertahanan.
Dia memang memiliki rekam jejak militer dan menjadi presenter berita terkemuka. Namun, Hegseth dianggap tak cukup berpengalaman.
Sebagaimana loyalis Trump yang lain, Hegseth juga akan mematuhi perintah bosnya.
Lanjut ke sebelah...
Marco Rubio hingga Tulsi Gabbard Masuk Kabinet Trump
Marco Rubio ditunjuk jadi Menlu AS di bawah kepemimpinan Trump. Foto: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Di periode pertama memimpin AS, Trump memaksa negara harus menerapkan visinya. Dia kerap frustasi dengan pejabat tinggi yang lamban, mengesampingkan, atau membujuk dia agar menggagalkan rencananya.
Menteri Pertahanan Mark Esper era Trump bahkan pernah keberatan atas usulan Trump soal serangan rudal ke kartel narkoba di Meksiko. Negara ini merupakan mitra dagang terbesar AS.
Sementara itu di periode kedua, Trump ingin mengerahkan pasukan khusus AS melawan kartel Meksiko.
Terkait masalah perbatasan, Trump bahkan menunjuk Tom Homan sebagai pemimpin perbatasan atau disebut (border czar).
Nama lain yang tak luput jadi sorotan adalah Tulsi Gabbard. Ia ditunjuk menjadi direktur intelijen nasional dan harus mengawasi 18 badan mata-mata.
Gabbard padahal hanya punya sedikit pengalaman langsung soal pekerjaan intelijen.
Dia juga menunjuk Musk untuk mengurus departemen efisiensi pemerintah dan memilih Marco Rubio menjadi Menteri Luar Negeri.
Sejumlah pengamat menilai Trump akan fokus masalah dalam negeri dan ekonomi. Permasalahan anggaran sempat menjadi perdebatan alot di kongres saat presiden AS Joe Biden meminta anggaran bantuan untuk Ukraina dan Rusia.
"Pemilihan ini akan memberi lebih banyak kebebasan dibanding masa jabatan presiden di periode pertama," demikian laporan Reuters.
Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Timur Tengah di periode pertama Trump, Michael Mulroy, juga pernah mengatakan dia akan menunjuk orang-orang yang memiliki pandangan serupa soal kebijakan luar negeri.
"Itu akan berdasarkan kesetiaan ke Trump, keyakinan kuat terhadap jenis kebijakan luar negeri, yang fokus ke Amerika Serikat dan tak terlalu mengurusi semacam kebijakan globalis," ujar Mulroy pada 2023.
Dia juga menekankan orang-orang yang dipilih Trump kemungkinan tak akan menentang dia.
Senada, penasihat keamanan era Trump Robert O'Brien mengatakan politikus Republik itu menyadari pembantu atau staf dia adalah kebijakan.
"Di awal pemerintahan, ada banyak orang yang tertarik menerapkan kebijakan mereka sendiri, bukan kebijakan presiden," kata O'Brien.
Para ajudan dan mantan ajudan Trump meyakini bahwa memiliki banyak loyalis di pemerintahan bisa memajukan kebijakan prioritas luar negeri dengan cepat dan efisien.
