Menlu Iran Sangkal Pertemuan dengan Elon Musk: Tak Ada Izin

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi pada Sabtu (16/11) membantah keras laporan adanya pertemuan utusan Teheran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Elon Musk.

Araqchi, yang berbicara saat diwawancarai stasiun TV pemerintah, memperingatkan bahwa Iran 'siap untuk konfrontasi atau kerja sama' menyoal perselisihannya dengan pengawas nuklir PBB IAEA dan negara-negara Barat mengenai program nuklirnya.

"(Laporan pertemuan) ini adalah cerita yang dibuat-buat oleh media Amerika, dan motif di balik ini juga dapat dispekulasikan," kata Araqchi diberitakan Reuters. 

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Iran juga sudah membantah pertemuan itu.

The New York Times melaporkan pada Kamis bahwa Musk, sekutu Presiden Terpilih AS Donald Trump, bertemu dengan duta besar Iran untuk PBB pada Senin.

"Menurut pendapat saya, rekayasa media Amerika tentang pertemuan antara Elon Musk dan perwakilan Iran adalah bentuk uji coba untuk melihat apakah ada dasar untuk langkah tersebut," kata Araqchi.

"Kami masih menunggu pemerintahan baru AS untuk mengklarifikasi kebijakannya, dan berdasarkan itu, kami akan menyesuaikan kebijakan kami sendiri. Saat ini, bukan waktunya untuk pertemuan semacam itu dan juga tidak tepat," kata Araqchi.

"Tidak ada izin dari pimpinan untuk pertemuan semacam itu," kata Araqchi yang merujuk ke Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Hubungan antara Iran dan IAEA memburuk karena berbagai masalah yang sudah berlangsung lama, termasuk Iran yang melarang ahli pengayaan uranium dari badan tersebut memasuki negara. Selain itu Iran juga tidak mau menjelaskan soal jejak uranium yang ditemukan di lokasi yang tidak diumumkan.

"Jalur nuklir kami di tahun mendatang akan sensitif dan kompleks, dan kami siap untuk konfrontasi atau kerja sama," kata Araqchi.

Dia mengatakan bahwa kesepakatan nuklir 2015, yang ditinggalkan Trump pada tahun 2018 dalam masa jabatan pertamanya, tidak lagi memiliki nilai yang sama bagi Iran.

"Jika negosiasi dimulai, pakta nuklir dapat menjadi acuan, tetapi tidak lagi memiliki arti penting sebelumnya. Kita harus mencapai kesepakatan yang layak," kata Araqchi.