Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjadi sorotan tajam publik negara itu usai menetapkan status darurat militer di negaranya pada Selasa (3/12) lalu.
Namun, Yoon kemudian resmi mencabut status darurat militer tersebut pada Rabu (4/12) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kata lain, status tersebut baru berlaku selama 12 jam usai ditetapkan pada Selasa lalu.
Profil Yoon Suk Yeol
Yoon Suk Yeol lahir di Kota Seoul, Korea Selatan, pada 18 Desember 1960. Ia merupakan anak dari seorang akademisi berpengaruh di Korsel.
Ayahnya, Yoon Ki-jung, merupakan seorang profesor ekonomi di Universitas Yonsei. Sementara, sang ibu, Choi Seong-ja, merupakan seorang dosen di Universitas Ewha.
Yoon menempuh pendidikannya di jurusan Hukum di Seoul National University dan lulus pada 1983. Kemudian, ia menempuh pendidikan magister hingga 1988 di jurusan yang sama dan di universita yang sama.
Dilansir laman resmi Presiden Korsel, Yoon memulai kariernya sebagai seorang jaksa pada 1994. Sejak saat itu, kariernya terus menanjak pesat hingga berhasil menduduki posisi penting kenegaraan.
Pada 2019, misalnya, Yoon diangkat menjadi Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat dan diangkat sebagai Jaksa Agung di Pengadilan Tinggi Seoul.
Selama menjadi jaksa agung, Yoon dikenal sebagai jaksa yang berpegang teguh pada konstitusi. Ia juga sudah berkontribusi memberantas dan mengungkap kasus-kasus korupsi besar di Korsel.
Jadi Presiden Korsel
Pada Maret 2022, Yoon resmi terpilih menjadi Presiden Korsel. Yoon mengalahkan pemimpin oposisi Korsel saat itu, Lee Jae Myung, dengan perolehan suara yang sangat tipis.
Lee saat itu tidak terima Yoon terpilih menjadi Presiden Korsel. Ia menuding Yoon melakukan kecurangan selama pilpres berlangsung untuk memuluskan jalannya menjadi orang nomor 1 di Negeri Ginseng.
Bahkan, Lee saat itu juga menyebut kemenangan Lee dalam pilpres Korsel 2022 sebagai tindakan "ilegal dan inkonstitusional".
Meski begitu, rentetan protes yang dilontarkan Lee tidak bisa berbuat banyak. Sebab, Yoon akhirnya resmi dilantik menjadi Presiden Korsel ke-20 2 bulan setelah ia memenangkan kontestasi pilpres Korsel, yakni pada Mei 2022.
Yoon terjun ke dunia politik dengan tujuan yang mulai. Ia ingin menjadikan Korsel menjadi negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kreativitas, serta negara yang menjunjung tinggi generasi masa depan dan masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, Yoon juga ingin menjadikan Korsel sebagai negara yang memenuhi tanggung jawabnya dan berbagi nilai-nilai universal dengan masyarakat internasional.
Hal ini sesuai dengan janjinya saat resmi dicalonkan menjadi Presiden Korsel pada Juni 2021. "Saya akan menegakkan kembali demokrasi liberal, supremasi hukum, dan nilai keadilan yang berlaku di semua era dan generasi di negara ini," ujar Yoon.
Saya akan memastikan bahwa setiap orang menikmati keadilan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebelum mereka berhenti sejenak untuk merenungkan apa arti keadilan," lanjut Yoon.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Jejak Kontroversi Presiden Yoon
Jejak kontroversi Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. (via REUTERS/The Presidential Office)
Namun, janji-janji hanya tinggal janji. Misi demokrasi yang dijanjikan Yoon di Korsel ternyata tidak berjalan mulus. Sebab, dilansir Reuters, demokrasi di Korsel malah mengalami kemunduran sejak Yoon menjabat.
Ditambah lagi, Presiden Yoon juga kerap melakukan tindakan-tindakan yang menuai kontroversi dibanding prestasi.
Pada awal 2024, misalnya, Yoon disebut sudah memperjualbelikan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Ia juga disebut sebagai pemimpin yang otoriter dan tidak mau mendengarkan rakyatnya.
Hal ini membuat tingkat kepercayaan publik Korea terhadap Presiden Yoon menurun drastis.
Namun, semua tuduhan itu ditepis pada November lalu. Saat itu, Yoon membantah bahwa dirinya telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden Korsel untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
Selain itu, beberapa waktu lalu, Yoon juga membuat tindakan tidak biasa terhadap serikat buruh di Korsel. Ia berencana memberangus serikat buruh di negaranya lantaran telah melakukan mogok kerja.
Ia juga mengambil tindakan tegas terhadap para dokter yang melakukan mogok kerja karena menolak reformasi kesehatan besar-besaran di Korsel.
Selain Yoon, sang istri, Kim Keon-hee alias ibu negara Korsel juga kerap melakukan tindakan kontroversial. Beberapa waktu lalu, ia diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pejabat Korsel berupa tas mewah bermerek Dior.
Dilansir The Independent, ia juga dikabarkan pernah terlibat skandal penipuan saham di beberapa perusahaan besar yang ada di Korsel.
Merespons masalah sang istri, Presiden Yoon pun meminta maaf kepada warga Korsel. Awal November lalu, ia mengakui bahwa istrinya sudah melakukan tindakan yang salah. Ia juga meyakinkan publik Korsel bahwa sang istri "bisa lebih baik" ke depannya.
