Partai Penguasa Tolak Klaim Yoon Darurat Militer Jadi Alarm ke Oposisi

Partai penguasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) menolak klaim Presiden Yoon Suk Yeol yang menyebut bahwa darurat militer ditetapkan untuk memberi peringatan atau warning untuk oposisi di parlemen.

Penolakan itu muncul saat Ketua PPP Han Dong Hoon ikut rapat dalam pertemuan para tokoh penting pada Rabu (4/12) malam waktu setempat.

Lihat Juga : Kronologi Korsel Darurat Militer hingga Presiden Yoon Didesak Mundur

"Darurat militer tak bisa menjadi peringatan. Siapa yang akan menggunakan darurat militer seperti itu?" kata Han, dikutip Korea Herald.

Rapat yang dihadiri Han untuk membahas tindak lanjut partai dan pemerintah setelah Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa malam dan berakhir dalam waktu enam jam.

Dalam rapat tersebut, Yoon mengatakan darurat militer diambil untuk memperingatkan oposisi di parlemen. Dia juga menyadari bakal mencabut status tersebut usai legislator menggelar sidang pleno.

Dalam pidato deklarasi status itu, Yoon dengan jelas menyalahkan oposisi sebagai pihak yang membawa Korsel ke jurang kehancuran.

Yoon bahkan merinci tindakan-tindakan oposisi di parlemen yang bertentangan dengan dia. Misalnya, pemakzulan pejabat, pemangkasan anggaran, hingga penolakan kenaikan gaji militer.

Presiden Korsel itu juga menyebut Majelis Nasional sebagai sarang penjahat dan sering menunjukkan tindakan diktator.

Menurut dia parlemen juga berusaha melumpuhkan sistem peradilan dan administrasi, hingga berupaya menggulingkan demokrasi.

Penetapan status darurat militer Yoon dikecam berbagai elemen. Oposisi dan warga juga meminta dia mundur dari pucuk kekuasaan.

Selain itu, oposisi telah mengajukan mosi pemakzulan dan mendorong parlemen menggelar pemungutan suara besok, Jumat (5/12).