Geger Pernyataan RI-China soal LCS, Bikin Bahaya Kepentingan Nasional?

Bagian dari upaya damai?

Prabowo berulang kali menyampaikan Indonesia ingin mengajak damai negara-negara besar.

LCS merupakan titik panas sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat hingga China dan sejumlah negara ASEAN.

Dalam peta versi China, wilayah yang mereka klaim mendekati perairan Vietnam dan perairan laut lepas di Natuna.

China selama ini juga dianggap kerap melakukan provokasi atau tindakan agresif di LCS dan area dekat zona eksklusif ekonomi (ZEE) negara lain.

Pada Oktober lalu misalnya, kapal China Coast Guard-5402 (CCG-5402) tercatat beberapa kali memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Pertama pada 21 Oktober, 24 Oktober, lalu 25 Oktober.

Lihat Juga : Isi Joint Statement Prabowo-Xi Jinping yang Tuai Kritik soal LCS

China mengklaim mereka berpatroli di wilayah yurisdiksi sendiri. Namun, kapal terus mendekat hingga wilayah Laut Natuna Utara.

Melihat kapal China mondar-mandir, Bakamla mengambil tindakan dan mencoba untuk mengusir kapal-kapal tersebut.

"Joint development itu dinilai sebagai upaya damai supaya Tiongkok juga berhenti melakukan incursions [serangan] dan manuver yang terlalu agresif ke wilayah hak berdaulat Indonesia," kata Waffaa.

Dia lalu berujar, "Jadi ketimbang dampak ekonomi, ini cara beliau mencapai 'perdamaian.'"

Penilaian itu berkelindan saat Prabowo menyampaikan gagasan perdamaian untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina di Shangri La Dialogue, Singapura, pada 2023 lalu.

"Misalnya ketika Shangri La Dialogue di Singapura, itu seputar cara-cara damai seperti itu. Bahwa daripada berkonflik, lebih baik berdamai dengan negara besar," ungkap Waffaa.

Usulan Prabowo yang sampaikan dalam Shangri La Dialogue di antaranya gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta referendum di wilayah yang disengketakan. Ukraina menilai proposal itu seperti perspektif Rusia.

Konsesi yang hanya mementingkan negara besar, menurut Waffaa, bisa menjadi "slippery slope" atau tindakan yang akan mengarah ke sesuatu yang tak bisa diterima, keliru, bahkan membawa bencana.

Dengan gagasan seperti itu pula, Indonesia mengakui negara besar akan cenderung menang dan "bisa mendorong kepentingan mereka di atas hukum internasional."

"Kalau suatu saat China mau lebih gimana? Kemudian bagaimana nasib dengan UNCLOS?" ujar Waffaa.