Iannone memandang keputusan RI masuk organisasi tersebut menjadi titik balik yang signifikan dalam kebijakan luar negeri.
"Langkah ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan tradisional non-interferensi dan netralitas ke arah yang lebih tegas dengan bergabung dalam blok politik dan ekonomi yang secara terbuka menantang dominasi Barat," kata dia.
BRICS merupakan forum ekonomi yang terdiri dari 11 anggota termasuk Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iannone memandang BRICS menjadi proyek geopolitik yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang keseimbangan global.
Keanggotaan Indonesia di BRICS menurut dia mengonfirmasi misi tersebut dan mencerminkan kesadaran yang besar akan peran strategis RI sebagai kekuatan menengah.
Namun, Iannone memandang Indonesia tidak lagi menjadi mitra regional yang subordinatif bagi AS.
Dengan keanggotaan di BRICS, Iannone juga menilai Indonesia menunjukkan ambisi untuk mendiversifikasi aliansi dan mengurangi ketergantungan pada institusi yang didominasi Barat.
"Dengan bergabung di BRICS, Indonesia mengirimkan pesan bahwa negara ini bertekad menantang tatanan unipolar yang didominasi AS, meskipun risiko untuk menjadi subordinat dari pemimpin baru blok ini, seperti China dan Rusia, tetap ada," ujar dia.
Ancaman perang dagang Trump dengan China juga berpengaruh ke Indonesia.
RI memang tak akan terdampak langsung tetapi negara ini memiliki hubungan yang dekat dengan Negeri Tirai Bambu.
China adalah mitra dagang utama Indonesia. Jika perang dagang AS-China betul-betul terjadi Indonesia akan kebanjiran produk impor China. Ini bisa mematikan industri dalam negeri.
Para pengamat memandang dampak perang dagang China-AS ke Indonesia bergantung ke negosiasi.
Ian menduga ancaman Trump menjatuhkan tarif tinggi adalah untuk negosiasi perdagangan dan alat mengusik BRICS.
"Jadi, akan tergantung ke beberapa faktor apakah Indonesia akan dijatuhkan tarif oleh pemerintahan Trump," ungkap dia.
Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat juga tak lepas dari persoalan Palestina.
Selama ini, Indonesia mendukung dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tetapi AS sebaliknya.
Di bawah pemerintahan Biden, AS mendukung penuh agresi Israel ke Palestina, mentransfer senjata, hingga membiarkan genosida di sana.
Namun, dukungan AS ke Israel tak berdampak signifikan terhadap hubungan Indonesia dan Negeri Paman Sam.
"Dukungan AS untuk Israel akan makin ekstrim di bawah Trump. Apakah ini akan menjadi masalah diplomatik antara Indonesia dan AS, akan tergantung sikap pemerintah Indonesia," kata Ian.
Baru-baru ini, Trump disebut berencana memindahkan sebagian dari dua juta warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari rekonstruksi Gaza. Namun, Kementerian Luar Negeri RI menolak usulan itu.
Indonesia menganggap relokasi warga Palestina dari tanah kelahiran akan memperpanjang penjajahan di Israel.
Usulan Trump memindahkan warga Gaza ke Indonesia tak akan menguntungkan hubungan kedua negara, demikian menurut Iannone.
"Usulan Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Indonesia mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan dan undang-undang Indonesia terkait pengungsi," ucap dia.
Iannone juga mencatat bahwa menerima pengungsi dalam jumlah besar tanpa sistem pendukung yang memadai bisa memperburuk masalah sosial dan politik di dalam negeri.
Secara historis, Indonesia memiliki catatan yang kurang memadai dalam menangani pengungsi, seperti yang terlihat dalam kasus pengungsi Rohingya dan Afghanistan.
"Salah satu kendalanya adalah ketiadaan regulasi yang jelas dan sistematis mengenai status dan pengelolaan pengungsi di Indonesia," ujar dia.
(isa/bac/dna)