Pemerintah Filipina awalnya menolak upaya ICC untuk menyelidiki dan mengadili Duterte. Pasalnya, Ferdinand Marcos Jr terpilih sebagai presiden Filipina bersama dengan Sara Duterte, putri Rodrigo Duterte, sebagai wakilnya dalam pemilu 2022.
Namun belakangan, pemerintah melunakkan pendiriannya. Pada 2024, pemerintah Filipina menegaskan tak akan menghalangi apabila ICC mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Duterte.
Lihat Juga :![]() KILAS INTERNASIONAL Eks Presiden Filipina Duterte jadi Buronan hingga Argentina Banjir |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perubahan sikap ini seiring dengan retaknya hubungan antara keluarga Marcos dan Duterte, dua keluarga paling berkuasa dalam politik Filipina itu, akibat perseteruan antara Marcos Jr dan Sara Duterte.
"Kami mendengar bahwa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap mantan Presiden Rodrigo Duterte atas kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan Jay Ruiz dalam pernyataan singkat yang dirilis, Minggu (9/3).
"Pemerintah siap menghadapi segala kemungkinan," lanjut dia, seperti dikutip Benar News.
Sumber anonim yang mengetahui rencana penangkapan Duterte mengatakan pasukan keamanan pemerintah Filipina akan menjaga titik-titik masuk utama di seluruh negeri, termasuk pelabuhan dan bandara, untuk mempersiapkan kepulangan Duterte dari Hong Kong.
Duterte saat ini ada di Hong Kong untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh para pekerja ekspatriat Filipina dan pendukungnya di sana.
Meski begitu, sumber itu menyebut upaya penangkapan Duterte akan dipusatkan di Metro Manila dan Davao, tanah kelahirannya.
"Kami mengambil semua tindakan pencegahan untuk pengamanan yang diperlukan demi memastikan keamanan publik dan menegakkan kewajiban hukum yang muncul dari pemberitahuan Interpol," ujar seorang pejabat kepolisian yang enggan disebutkan namanya, mengonfirmasi rencana ini.
(blq/bac)